Kemenhut Pastikan Banjir di Sumatra Bukan karena Proyek Food Estate

Ia menjelaskan, area penggunaan lain (APL) telah mengubah DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, DAS Krueng Keureto. APL mencakup pertanian lahan kering, perkebunan, permukiman, hingga pertambangan.

Di Sumatra Utara, banjir terjadi di DAS Sibuluan, Kolang, Aek Pandan, Badiri, dan Garoga. “(Sebanyak) 85 persen lahan di DAS Aek Pandan tergolong APL, di DAS Badiri 80 persen, dan di DAS Garoga 77 persen,” ujarnya.

Kondisi serupa terjadi di Sumatra Barat, antara lain DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis. Penggunaan lahan di enam DAS ini didominasi APL dengan proporsi 45 sampai 98 persen.

"Alih fungsi lahan ini juga harus menjadi tanggung jawab bersama, di kewenangan pemerintah daerah bagaimana areal penggunaan lain, misalkan pertanian tidak berubah menjadi pemukiman, kawasan industri ataupun vila-vila," ujar dia.

Rohmat menegaskan, Kemenhut bakal merehabilitasi hutan di DAS yang dibabat serta pelaksanaan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam, untuk meningkatkan stabilitas lahan. Selain itu, mengawasi perubahan tata guna lahan guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya.

"Kami akan membangun semacam sistem aplikasi untuk pemantauan terhadap mitigasi banjir, kami harapkan itu nanti menjadi early warning. Nanti bisa diakses oleh publik," kata Rohmat.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara menyebut tujuh perusahaan sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda kawasan Tapanuli.

Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

Ekosistem Harangan Tapanuli atau Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatra Utara. Secara administratif, 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan 10,7 persen di Tapanuli Tengah.

Sebagai bagian dari Bukit Barisan, hutan ini menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir.

“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, lewat keterangan tertulis Jumat.

Rianda menjelaskan, ketujuh perusahaan beroperasi di atau sekitar ekosistem Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatra, tapir, dan spesies dilindungi lainnya.

IDN Times telah menanyakan kepada Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho terkait nama-nama 7 perusahaan, yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis yang melanda kawasan Tapanuli.

“Nanti kita cek, kita koordinasi dengan WALHI juga,” ujarnya di Kemenhut, Jumat sore.