Kemenkes Pastikan Vaksin Sinovac Belum Kedaluwarsa

Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa vaksin Sinovac tahap pertama terdiri dari 1,2 juta yang tiba pada awal Desember dan 1,8 juta pada akhir Desember 2020 sudah habis digunakan untuk tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. 

“Kami sampaikan baik vaksin 1,2 juta maupun yang 1,8 juta semuanya saat ini sudah tidak ada lagi di fasilitas kesehatan karena sudah habis untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik,” kata Siti.

Ia juga memastikan pemerintah tidak mungkin mendistribusikan dan menggunakan vaksin COVID-19 yang bermasalah kepada masyarakat. 

"Vaksin COVID-19 yang disuntikkan sudah melalui uji kelayakan dan keamanan," imbuh Siti.

Sementara itu, vaksin COVID-19 yang sekarang digunakan untuk tahap kedua bagi lansia dan petugas pelayanan publik masih menggunakan vaksin produksi Sinovac yang diterima dalam keadaan setengah jadi kemudian diproses oleh Bio Farma.

Menurutnya, vaksin ini baru diproduksi akhir Februari 2021 sehingga masa simpan masih cukup panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada perbedaan kemasan pada kedua vaksin tersebut.  

“Kemasannya jauh berbeda, tulisannya ‘COVID-19 Vaccine’ berbeda dengan yang awal, yakni ‘SARS-COV-2 Vaccine’. Selain itu, botol vaksin ini juga lebih besar sehingga bisa disuntikkan untuk 9 sampai 11 orang,” jelasnya.  

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait keamanan dan mutu vaksin. Siti juga memastikan bahwa vaksin Sinovac produksi Bio Farma memiliki masa simpan yang cukup lama untuk vaksinasi tahap kedua.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah menjamin keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. Kita pastikan vaksin Sinovac produksi Bio Farma memiliki masa simpan yang cukup lama untuk vaksinasi tahap kedua. Sementara yang lain sudah habis kita gunakan pada tahap pertama,” kata Siti. 

Menanggapi banyak orang yang melakukan pengujian antibodi secara mandiri untuk menguji kadar antibodi yang muncul dalam tubuh usai penyuntikan vaksin, Siti Nadia menegaskan, pengujian antibodi secara mandiri tidak disarankan oleh pemerintah.

"Yang menjadi pengujian untuk menentukan imunogenitas yang timbul dari pemberian vaksinasi itu adalah dengan pemeriksaan yang kita sebut sebagai uji netralisasi," lanjutnya.

Menurutnya, uji netralisasi yang dimaksud tidak mudah dilakukan dan sangat berisiko, karena menggunakan virus yang hidup. Pengujian ini menjadi gold standart untuk menentukan imunogenitas dan hanya bisa dilakukan di laboratorium yang terbatas.

Selain itu, sampai saat ini belum ada pengujian standar internasional yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memeriksa kadar antibodi pascavaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Nadia juga mengatakan Pemerintah menunda distribusi vaksin AstraZeneca. Hal ini bukan karena kasus penggumpalan darah yang terjadi, tetapi karena prinsip kehati-hatian mengikuti arahan dari BPOM. Berdasarkan data WHO, saat ini 17 juta orang mendapatkan vaksin AstraZeneca. Adapun, kasus penggumpalan darah yang dilaporkan sebanyak 40 kasus.

“Jadi sebenarnya kasus yang sangat kecil. Kedua adalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan vaksin AstraZeneca. Ini mengapa kemudian Kementerian Kesehatan menunda dulu pendistribusian AstraZeneca ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian,” tegasnya.

Dalam hal ini, BPOM bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), serta para ahli tengah meninjau terkait kriteria penerima vaksin AstraZeneca apakah akan sama atau tidak dengan vaksin produksi Sinovac atau Bio Farma. 

"Menunggu proses ini sambil melakukan pengecekan secara fisik, quality control, apakah ada vial (botol) yang rusak, kemasan kondisi tidak baik. Sebelum didistribusikan ke fasyankes. Jadi betul-betul menjamin kualitas," jelasnya. (CSC)