Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA, Rini Handayani, mengatakan beleid ini sangat amat diperlukan.
“Mendorong (disahkan RUU Pengasuhan Anak), karena memang sangat diperlukan,” kata dia saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Rini mengaku, memang masih banyak aturan dan topik perlindungan anak yang belum termuat secara maksimal di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Karena banyak gap yang masih belum tertuang dalam Perlindungan Anak, meskipun sudah ada PPPengasuhan Anak,” ujarnya.
Kini, RUU itu memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
“Kami diskusi dengan Komisi VIII DPR dan ini sudah masuk dalam proleg, ini inisiatif DPR,” katanya.
Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak segera disahkan. Dorongan ini berangkat dari banyaknya kasus anak yang dibunuh oleh orang tua atau pengasuhnya. Terbaru adalah tewasnya empat anak yang meninggal di Jagakarsa usai dibunuh ayahnya.
“Payung kebijakan RUU pengasuhan anak kita tidak punya. Jadi persoalan anak dibunuh ortu akan terjadi terus dan tinggal menunggu pengulangan, ketika di dalam keluarga persoalannya hanya ditangkap soal KDRT, tidak serta soal pengasuhan anak yang layak,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, Senin (18/12/2023).
Jasra mengatakan, RUU pengasuhan anak sudah 20 tahun namun belum berhasil menjadi perhatian, meski sudah masuk prolegnas nomor urut 70.
Untuk intervensi di dalam keluarga, butuh payung kebijakan komprehensif. Termasuk, ketika ada kekerasan, petugas dapat segera menindaklanjuti kondisi pengasuhan anak yang terancam.