Kemenristek Akan Dilebur, Bambang Brodjonegoro Beri Sinyal Pamit

11 Apr 2021, 07:36 WIB

Anggota Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Indonesia (UI), Bambang Brodjonegoro (Tangkapan layar YouTube Universitas Hasanuddin)

Jakarta, IDN Times - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek) Bambang Brodjonegoro pada Jumat (9/4/2021) memberikan sinyal akan pamit dari posisi menteri. Hal itu usai rapat paripurna di DPR menyepakati Kemenristek akan dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke depan, kementerian itu akan disebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.

"Pada tadi siang baru saja ada kabar Kemenristek akan dilebur dengan Kemendikbud. Kunjungan ke Universitas Hasanuddin ini akan menjadi kunjungan terakhir saya sebagai Menteri Ristek," ujar Bambang dalam pidatonya ketika meresmikan Science Techno Park (STP) di Universitas Hasanuddin seperti disiarkan daring melalui akun YouTube kampus tersebut.

Ia pun mengenang kembali ketika baru dilantik menjadi Menristek pada 2019. Ketika itu, tujuan kunjungan dinasnya ke luar Pulau Jawa yang pertama adalah ke Sulawesi Selatan.

"Jadi, kunjungan perdana saya usai dilantik jadi menteri pada 2019 ke Unhas. Ketika itu saya menghadiri pertemuan konsorsium perguruan tinggi Indonesia-Prancis, di mana Unhas adalah tuan rumahnya," tutur dia lagi.

Mengapa Kemenristek malah dijadikan satu dengan Kemendikbud? Bagaimana pula nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)?

1. Jokowi ingin memisahkan Kemenristek dan BRIN agar sesuai dengan UU

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Proses peleburan Kemenristek ke Kemendikbud sudah ditandai dengan adanya surat dari Jokowi ke DPR pada 30 Maret 2021 untuk meminta pertimbangan. Lalu, dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (9/4/2021), parlemen menyetujui ide tersebut.

"Menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendikbud dan Ristek," ungkap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna pekan lalu.

Jokowi memutuskan untuk memisahkan Kemenristek dan BRIN sebagai solusi agar kelembagaan BRIN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam pasal 48 UU tersebut, tertulis BRIN adalah organisasi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Diperkirakan konsekuensi dari peleburan ini akan ada perombakan kabinet lagi. Ketua Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, Syaiful Huda mengakui peleburan dua kementerian itu justru akan menambah beban bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Belum lagi proses restrukturisasi kementerian akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ia pun mewanti-wanti pemerintah agar peleburan ini tidak berdampak pada kekosongan pelaksanaan riset.

"Jangan sampai malah terlunta-lunta, risikonya saya kira semua hal strategis menyangkut riset ini bisa gak jalan," kata Syaiful dalam keterangan tertulis pada 9 April 2021.

2. Peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud dinilai langkah mundur dan tak efektif

Menristek Bambang Brodjonegoro membuka Pameran Inovas Indonesia Expo (I2E) pada 2020 (Dokumentasi Kementerian Ristek dan BRIN)

Sementara, dalam pandangan Wail Ketua Komisi VII dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, peleburan Kemenristek Dikti dengan Kemendikbud merupakan langkah mundur. Pemerintah justru seolah tak belajar dari pengalaman ketika membentuk Kemenristek Dikti di periode pertama kepemimpinan Jokowi.

"Dalam pelaksanaannya ternyata tidak efektif, sehingga fungsi ristek dikembalikan lagi ke Kementerian Ristek. Lalu, fungsi pendidikan tinggi dikembalikan lagi ke Kemendikbud," ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 10 April 2021.

Kini, pemerintah justru melakukan hal serupa. Padahal, kebijakan itu sudah dikoreksi sebelumnya. Hal tersebut akan membuat publik bingung.

Mulyanto mengatakan untuk bisa beradaptasi usai dua kementerian digabung butuh waktu sekitar dua hingga tahun. Sementara, waktu efektif pemerintahan Jokowi hanya tinggal dua tahun lagi.

"Praktis kementerian baru ini tidak akan efektif bekerja di sisa usia pemerintahan saat ini," tutur dia.

Hal lain yang juga disoroti oleh Mulyanto yakni ketika dua kementerian itu digabung maka berisiko menyebabkan perumusan kebijakan dan koordinasi ristek akan tenggelam oleh isu pendidikan. Maka, riset tak lagi menjadi urusan prioritas pemerintah.

3. PDIP nilai usai Kemenristek dilebur, posisi BRIN diklaim akan lebih kuat

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, PDI Perjuangan menyambut baik upaya yang dilakukan Jokowi dengan melebur Kemenristek dan Kemendikbud. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dengan adanya peleburan kementerian itu, maka diperkirakan posisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan semakin kuat. BRIN juga dipimpin oleh Bambang.

"Nasibnya BRIN makin kuat. BRIN di bawah presiden. BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu," ungkap Hasto dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 10 April 2021.

Ia menjelaskan BRIN merupakan mimpi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak lama. Mega, kata Hasto, sempat meminta kepada Jokowi agar membangun BRIN. Permintaan itu disampaikan presiden ke-5 RI itu ketika kembali mencalonkan Jokowi sebagai capres pada 2019.

Hasto menepis anggapan yang menyebut Mega sejak awal sudah ijon untuk bagi-bagi jabatan. Meskipun dalam laporan Majalah Tempo Februari 2021, disebut PDIP mempunyai kepentingan untuk menempatkan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurutnya, Mega hanya menggarisbawahi perlunya Indonesia memiliki BRIN.

Menurutnya, tak ada bangsa yang maju tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Atas dasar itulah, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung. Itulah makna secara politik ideologis di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita," katanya.