Kemhan: TNI Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Tinggal Tunggu Restu Presiden

20 Nov 2025, 18:59 WIB

Santi Dewi

(Ilustrasi pasukan perdamaian PBB) ANTARA FOTO/Yusran Ucang

Intinya sih...

Indonesia akan tetap mengikuti prosedur dan komando negara
Rusia dan China pilih abstain dalam resolusi pengiriman pasukan perdamaian PBB

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap berkontribusi dalam misi khusus untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Namun, pengiriman pasukan itu baru bisa berjalan usai mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Misi ini semakin menjadi sorotan publik lantaran pada Senin (17/11/2025), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi pengiriman pasukan perdamaian yang disebut International Security Force (ISF).

"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang di dalam misi perdamaian. Tetapi, setiap langkah tetap menunggu arahan Presiden," ujar Juru Bicara Kemhan, Kolonel (Arm) Rico Sirait ketika dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Dia mengatakan, saat ini TNI tengah mematangkan sejumlah aspek teknis, mulai dari kesiapan pasukan hingga logistik yang akan dikirim ke Gaza. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal mengirimkan 20 ribu pasukan untuk menjaga perdamaian ke Gaza usai disepakati perjanjian damai antara Israel dengan Hamas. Namun, keputusan final terkait jenis kontribusi, jumlah pasukan, skema keberangkatan hingga jadwal penugasan belum ditetapkan.

"Seluruh mekanisme dan perencanaan masih dalam pembahasan internal Kemhan dan TNI. Kami menunggu keputusan Presiden mengenai waktu dan bentuk keterlibatan Indonesia," kata dia.

1. Indonesia akan tetap mengikuti prosedur dan komando negara

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Pertahanan, Kolonel Arm Rico Sirait. (IDN Times/Imam Faishal)

Rico mengatakan, pada dasarnya Indonesia siap untuk mengerahkan pasukan perdamaian ke Gaza. Namun tetap harus mengikuti prosedur diplomatik dan komando negara.

Sebelumnya, Mabes TNI juga telah menyatakan kesiapan yang sama terkait pasukan TNI yang akan dikerahkan ke Gaza. Bahkan, pasukan yang rencananya dikirimkan ke Gaza memiliki kompetensi khusus dan telah berpengalaman untuk bertugas di bidang kemanusiaan. Puluhan ribu prajurit TNI, kata jenderal bintang dua itu, sudah terbiasa menjalani Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri.

"Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 15 November 2025.

Dia mengatakan, puluhan ribu personel TNI yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi.

2. Rusia dan China pilih abstain dalam resolusi pengiriman pasukan perdamaian PBB

Ilustrasi Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin telah mengesahkan resolusi yang memberi mandat pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza hingga akhir 2027. Resolusi tersebut diadopsi dengan 13 suara mendukung, sementara pemegang hak veto, Rusia dan China, memilih abstain.

Dengan pengesahan ini, negara-negara yang memiliki kapasitas peacekeeping termasuk Indonesia kini bersiap menentukan bentuk kontribusinya.

3. Pasukan ISF rencananya dilarang membawa senjata berat di Gaza

Pelepasan pasukan perdamaian Indonesia ke UNIFIL. (dok. Kemlu RI)

Dikutip dari laman The National, pasukan tersebut diputuskan tidak akan memiliki senjata berat, hanya mengandalkan senjata api pertahanan diri dan kendaraan lapis baja. Pasukan tersebut awalnya akan dikerahkan di wilayah-wilayah di mana militrer Israel sudah ditarik.

Mereka akan memperluas wilayah penempatannya ketika militer Israel memberlakukan penarikan lebih lanjut berdasarkan rencana Presiden Donald Trump. Nantinya, mereka akan bekerja bersama sekitar 3.000 warga Palestina yang ditunjuk oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Sumber itu juga menyebut warga Palestina akan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan keamanan preventif di Gaza.

Beberapa dari mereka telah dilatih oleh Mesir dan Yordania. Namun, pasukan ISF tidak akan memasuki jalur keamanan yang diusulkan Israel yang akan membentang di sisi perbatasan Gaza, sepanjang 1,5 kilometer (km) di beberapa wilayah.

Mandat pasukan yang diusulkan tersebut mencakup pengawasan pembangunan rumah sakit lapangan untuk mengompensasi kerusakan signifikan yang dialami oleh fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Pasukan tersebut juga diberi mandat untuk memperbaiki toko roti dan lokasi infrastruktur vital lainnya.