Kepala BGN Sebut Perpres Tata Kelola MBG Sudah Diteken Prabowo

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan, salah satu penyebab lamanya perpres tata kelola MBG disusun dan diteken presiden lantaran terus mengalami penyesuaian. Salah satu poin yang sempat dimasukan adalah soal guru yang diberi insentif karena membantu membagikan MBG ke para siswa.

"Perpres ini terus mengalami perubahan. Kenapa ada perubahan? Dulu kan misalnya sudah mau keluar (Perpres) sejak beberapa waktu lalu, tiba-tiba ada usulan guru jangan hanya ditugaskan untuk membagikan (MBG) tetapi juga menerima MBG. Lalu, dengan adanya case-case (keracunan), maka mendesak untuk dilakukan perubahan tata kelola. Contohnya, dulu tata kelola dimasukan ke dalam juknis (petunjuk teknis), sekarang dimasukan ke dalam perpres," ujar Nanik ketika menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi di Antara Heritage Centre, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Dengan demikian, sekarang ada dua jenis perpres, yaitu yang mengatur tata kelola MBG dan organisasi. Itu sebabnya terus terjadi berbagai perubahan.

Nanik membantah anggaran senilai Rp351 triliun untuk 2026 mencaplok dana dari sektor lain. Ia menegaskan, duit ratusan triliun itu sudah dialokasikan pada pos untuk keperluan MBG.

"Itu yang salah (pandangan mengambil dari anggaran sektor pendidikan). Memang sudah dianggarkan untuk MBG. Jadi, tidak mengambil dari sektor pendidikan atau sektor lainnya. Contoh, pemerintah kan punya duit dari cadangan devisa, karena kita tidak lagi mengimpor beras. Sekarang kan Pak Purbaya (Menteri Keuangan) begitu gencar mendapatkan (sumber) uang-uang baru," kata Nanik.

"Dana dari tindak pidana korupsi saja sudah banyak banget kita dapatkan," imbuhnya.

IDN Times masih terus meminta kejelasan apakah artinya anggaran senilai Rp351 triliun pengelolannya berada langsung di bawah BGN, Nanik menepisnya. Penganggaran itu, kata Nanik tidak melalui BGN.

"Menteri Keuangan nanti akan langsung mentransfer ke dapur. Jadi, gak mampir (ke BGN). Kecuali yang menyangkut dana operasional BGN, mulai dari gaji karyawan BGN, Kepala SPPG, ahli gizi hingga akuntan. Tapi, dana untuk Rp15 ribu per porsi itu, langsung dikirim dari Kementerian Keuangan. Kemenkeu juga memiliki datanya real time, sampai hari ini berapa yang sudah ditransfer," paparnya.

Di forum itu, Nanik S. Deyang juga menjelaskan dengan adanya perpres mengenai tata kelola MBG maka memiliki daya mengikat lebih kuat. Bahkan, bila ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mengikuti tata kelola yang tertulis di dalam perpres, bisa disanksi untuk ditutup.

"Paling enggak (SPPG) bisa diperingatkan atau diskors. Sekarang 112 dapur yang ditutup. Ada beberapa yang memenuhi syarat, dibolehkan kembali beroperasi. Tapi, itu semua dengan syarat harus meneken kontrak atau perjanjian, bila kembali berulang akan ditutup permanen," kata Nanik.

Ia mengatakan, kebijakan itu menandakan BGN mampu bersikap tegas kepada SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.