Kesenjangan Digital Hambat Perempuan Kelola Keuangan Online

11 Agu 2025, 18:28 WIB

Lia Hutasoit

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Platform digital buka kesempatan perempuan perluas pasar. Literasi keuangan digital penting untuk kesetaraan gender di Indonesia.
Perempuan harus jadi subjek aktif ekosistem keuangan digital, bukan sekadar penerima manfaat. Platform digital memungkinkan perluasan pasar dan pengelolaan keuangan yang transparan.
Tingkat pemahaman pada produk keuangan masih 66 persen. Peningkatan literasi keuangan menjadi tantangan besar di tengah masifnya akses layanan keuangan digital.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mengacu pada Data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan digital antara pengguna internet laki-laki dan perempuan, di mana persentase laki-laki mencapai 72,07 persen, sedangkan perempuan baru 66,35 persen.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menilai situasi ini semakin diperburuk keterbatasan akses terhadap informasi, peluang ekonomi, serta stereotip gender. Sebab, perempuan kerap dipandang kurang mampu mengelola layanan keuangan digital.

"Pendidikan dan pelatihan literasi keuangan digital harus dilakukan secara masif, terarah, dan berkelanjutan agar perempuan mampu menjadi agen perubahan dalam transformasi ekonomi digital," kata Arifah dalam keterangannya, dikutip Senin (11/8/2025).

1. Platform digital buka kesempatan perempuan perluas pasar

UMKM di Piala Presiden 2025. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Maka, kata Arifah, literasi keuangan digital jadi salah satu faktor penting untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.

Kehadiran platform digital, menurut Arifah , membuka kesempatan bagi perempuan pelaku usaha untuk memperluas pasar.

2. Perempuan harus jadi subjek aktif ekosistem keuangan digital

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Perempuan, kata Arifah, harus menjadi subjek aktif dalam ekosistem keuangan digital, bukan sekadar penerima manfaat. Melalui platform digital, perempuan pelaku usaha kini memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar, mengelola keuangan secara transparan, dan mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah.

"Inovasi ini tidak hanya mendorong kesetaraan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas,” ujarnya.

3. Tingkat pemahaman pada produk keuangan masih 66 persen

Payment ID akan diluncurkan BI pada 17 Agustus 2025 (Dok. Bank Indonesia)

Sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan peningkatan literasi keuangan jadi tantangan besar di tengah masifnya akses layanan keuangan digital.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun 80,5 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses layanan keuangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan masih relatif rendah, yaitu sekitar 66 persen.

“Kita harus menciptakan talenta digital yang inklusif, tidak hanya melek teknologi tetapi juga memberi dampak nyata, terutama bagi UMKM dan perempuan pelaku usaha. Literasi keuangan harus aktif, interpersonal, relevan, dan humanis,” ujar Destry.

Pada 2024, Bank Indonesia dan Kementerian PPPA memberdayakan perempuan di Kalimantan Utara dan Rembang, menyusun kerangka literasi digital sesuai UU P2SK, serta meluncurkan panduan literasi keuangan berkelanjutan.