Komisi B Dorong Pengembangan Ketahanan Pangan di Jakarta

26 Mei 2025, 12:00 WIB

DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi fokus dalam memperkuat ketahanan pangan. (dok.DDJP)

Jakarta, IDN Times — DPRD DKI Jakarta bersama pemerintah provinsi fokus dalam memperkuat ketahanan pangan. Terlebih, kebutuhan konsumsi masyarakat perkotaan terus meningkat. Salah satu langkah yang dijalankan adalah program urban farming atau pertanian kota.

Program tersebut menyasar pemanfaatan lahan-lahan terbatas, seperti penggunaan atap gedung, halaman rumah, serta lahan kosong milik pemerintah. Lahan terbatas itu dimanfaatkan untuk tanaman produktif, seperti sayur, buah-buah, serta tanaman obat keluarga.

Hal itu dilakukan agar Kota Jakarta tidak sekadar konsumtif, namun produktif dalam menghasilkan pangan. Program tersebut diiringi dengan pelatihan cara menanam, pengolahan hasil panen, hingga pemasaran digital. Pemerintah pun turut menggandeng komunitas lokal, sekolah, hingga pelaku UMKM dalam ekosistem ketahanan pangan.

Meski demikian, Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI memperbanyak petugas pendamping. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, petugas pendamping dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bercocok tanam metode hidroponik.

“Di antaranya terkait pengenalan hidroponik, manfaat budidaya secara hidroponik, pengenalan alat dan bahan hidroponik, macam-macam sistem hidroponik, meracik dan mencampur nutrisi hidroponik hingga pengendalian hama terpadu. Kalau ada yang dampingi, secara pelan-pelan, nanti bisa jadi budaya," ujar Wa Ode.

1. Membangun sistem cadangan pangan yang kuat dan stabil

ilustrasi urban farming tanpa pekarangan (pixabay.com/guvo59)

Kini, antusiasme masyarakat untuk bertanam hidroponik kian meluas. Banyak yang tertarik memanfaatkan pekarangan rumah untuk pertanian hidroponik. Metode hidroponik memiliki segudang manfaat. Tidak hanya menjadi sumber pangan rumah tangga, tetapi bagi sebagian pelakunya telah menjadi sumber penghasilan. "Pas lihat hasil panen mereka senang," tutur Wa Ode.

Selain itu, sosialisasi menanam dengan metode hidroponik perlu menyasar lingkungan sekolah sehingga menambah wawasan dan mengasah keterampilan para siswa. Melalui kegiatan sosialisasi para siswa diajarkan secara langsung sistem budidaya sistem hidroponik.

Mulai dari penyiapan benih, penyemaian, pemindahan bibit, penyiapan nutrisi, pemberian nutrisi dan perawatan tanaman hidroponik. "Ayo digencarkan, itu saya setuju banget, ke SMA-SMA harus masif," ujar Wa Ode.

Selain itu, Komisi B mendorong Pemprov DKI Jakarta mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik. Di antaranya terkait pengawasan distribusi pangan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Komisi B DPRD DKI Jakarta pun berharap, DKPKP DKI Jakarta memperbaiki distribusi pangan. Termasuk melibatkan petani lokal secara aktif dalam sistem pasok pangan daerah dan memanfaatkan teknologi untuk prediksi dan pengawasan stok pangan di Jakarta.

"Membangun sistem cadangan pangan yang kuat dan stabil," kata Wa Ode Herlina dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/4).

Kemudian, Komisi B DPRD DKI Jakarta yang diketuai Nova Harivan Paloh itu mengusulkan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) pada 2026.

2. Potensi kerja sama ketahanan pangan

Kantor DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Beberapa waktu lalu, DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan rombongan DPRD Kota Bandar Lampung. Kunjungan tersebut membahas potensi kerja sama terkait ketahanan pangan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu program nasional yang harus didukung oleh Jakarta.

Namun, ia mengaku keterbatasan lahan yang dimiliki Jakarta untuk memproduksi komoditas pangan. Dalam kerja sama itu, Jakarta akan berperan pada penyediaan infrastruktur pendukung, seperti irigasi, pupuk dan bibit.

"Jakarta ini penduduknya padat tapi tidak ada lahan untuk memproduksi bahan pangan. Sementara Lampung luas untuk ditanami bahan pangan. Jadi, kita mau kerja sama untuk memudahkan ketersediaan pangan buat Jakarta," tambah dia.

3. Gerakan "Satu Rumah Lima Pot"

Ilustrasi wanita berkebun hidroponik (freepik.com/freepik)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengajak masyarakat berperan aktif menjaga ketahanan pangan. Caranya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman produktif.

Langkah tersebut penting, mengingat 99 persen kebutuhan pangan Jakarta masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi demikian rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga.

Metode Urban Farming dapat menjadi solusi konkret meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. “Saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk aktif menanam sayuran di pekarangan rumah, balkon, atau bahkan di pot kecil,” ajak Fatih.

Fatih mendukung gerakan “Satu Rumah Lima Pot” sebagai langkah awal membangun ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Jika setiap rumah di Jakarta menanam lima pot sayuran, masyarakat berperan menciptakan cadangan pangan yang signifikan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal.

Gerakan tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertanian perkotaan. Masyarakat bisa menanam komoditas strategis yang cepat panen dan bernilai ekonomi tinggi.

Di antaranya, tanaman bayam, kangkung, pakcoy, cabai, dan bawang merah. "Tanaman-tanaman ini cocok untuk ditanam di lahan sempit menggunakan pot atau sistem hidroponik," kata Fatih.

Untuk itu, ia mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan Urban Farming bagi masyarakat.

"Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana serta pengenalan teknologi baru juga perlu ditingkatkan," tukas Fatih. (WEB)