Ketua Banggar DPRD DKI Tolak Anggaran Biaya Tak Terduga Rp2,2 Triliun

09 Nov 2021, 11:30 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta meminta anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) 2022 jumlahnya tetap seperti anggaran BTT 2019.

Hal itu diungkapkan Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat pendalaman Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11/2021).

"Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja,” kata Prasetyo.

1. Sisanya untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-pandemik COVID-19

Ilustrasi UMKM (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Selanjutnya, sisa anggaran diperuntukkan bagi program pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 misalnya untuk pengembangan UMKM.

“Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada di bawah dinas," ujarnya.

2. Prioritas anggaran DPRD DKI

Ilustrasi lansia (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemik COVID-19. Sesuai rekomendasi, Komisi A yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp12,9 triliun akan memprioritaskan anggaran tersebut di antaranya untuk kenaikan operasional Dasawisma, kader Posyandu, dan Jumantik.

"Pemberian makan tambahan baik di Posyandu maupun di sekolah akan lebih diperhatikan untuk memenuhi kualitas mutu, higienis, dan bergizi," katanya.

Untuk Komisi B yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp11,3 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi.

"Kami meminta agar seluruh dinas lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta. Seperti angkutan umum untuk ke Kepulauan Seribu, perlu diperbaiki kembali agar semakin banyak turis dan perekonomian warga lokal dapat meningkat," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.

3. BUMD penerima modal dapat mengembangkan kegiatan usaha maksimal

Foto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf mengungkapkan, pihaknya memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun di mana salah satu rekomendasinya meminta agar BUMD yang mendapatkan Penyertaan Modal Dasar (PMD), dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi lebih optimal.

"Dengan PMD diharapkan dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19," kata dia.

4. Mendorong pembangunan rusunawa dan insentif untuk guru swasta

Rusunawa Marunda (Dok. ANTARA News)

Lalu, untuk Komisi D yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp16,3 triliun merekomendasikan dinas terkait untuk mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu bisa mendapatkan hunian yang layak.

Terakhir, Komisi E DPRD DKI yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp33,9 triliun merekomendasikan agar para kader Dasawisma mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.