Ketua Bantuan Hukum FPI: Pasal yang Disangkakan pada Rizieq Dipaksakan

Dia menjelaskan Rizieq Shihab awalnya hanya berstatus saksi yang memberikan keterangan terkait adanya atau kerumunan di kediamannya pada Sabtu (14/11/2020). Namun pada Kamis (10/12/2020), Rizieq ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan pidana mengumpulkan orang-orang atau menciptakan kerumunan tersebut.

"Semula HRS akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana, kemudian dikembangkan menjadi tersangka tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, ditambahkan (diakumulasikan) dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, dalam pemeriksaan oleh penyidik pada 12 Desember, HRS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Sugito menambahkan Rizieq Shihab kemudian diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta untuk Pasal 93 UU Karantina Kesehatan dan diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun untuk sangkaan Pasal 160 KUHP junto Pasal 216 KUHP.

"Mengapa akumulasi ancaman pidana ini diterapkan, mungkin hanya dengan alasan inilah HRS bisa ditahan. Dari sinilah benar jika ada yang menganggap bahwa penggunaan pasal-pasal pidana kepada HRS adalah dipaksakan alias ‘maksain banget’," imbuhnya

Apalagi, lanjutnya, pasal 93 UU Karantina memiliki kelemahan karena cenderung tidak memiliki kepastian hukum, bersifat pasal karet, dan tidak selaras dengan asas legalitas dalam Hukum Pidana itu. "Bisa ditarik ke sana-kemari," kata dia.

Menurutnya, adanya sanksi pidana penjara yang dapat juga diakumulasi dengan sanksi denda menjadikan norma hukum ini tidak sesuai dengan asas kepastian atau lex certa dan juga kurang tegas dalam mengatur (lex stricta).

"Bahayanya, pelakunya bisa saja cuma didenda secara administrative atau dipenjarakan, atau bisa juga kedua-duanya. Semua tergantung pada aparat penegak hukum," ucapnya.

Sugito menegaskan dalam pemidanaan semestinya berlaku prinsip ‘ultimum remedium’, yakni sanksi pidana penjara adalah pilihan terakhir apabila sanksi administratif masih bisa diberikan.

Lebih celaka lagi jika digandengkan secara akumulatif dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum dan 216 KUHP (melawan perintah pejabat yang menjalankan undang-undang).

"Dengan demikian ketentuan pidana tentang penghasutan di muka umum dengan mengumpulkan orang yang dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP, serta melawan perintah undang-undang sebagaimana Pasal 216 KUHP sudah tidak dapat dipergunakan," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terancam 5 tahun penjara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan dalam acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Rizieq diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selain itu, Rizieq juga dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP.

"Alasan penahanan objektif dan subjektif. Untuk objektif ancaman di atas 5 tahun," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12/2020) dini hari.

Meski begitu, kata Argo, penahanan terhadap Rizieq secara subjektif dilakukan karena ia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya.