Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Hingga Agustus 2026
- Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif PKB dan BBNKB mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memudahkan warga melunasi pajak kendaraan.
- Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan khusus, di mana sistem langsung menghapus bunga keterlambatan saat pembayaran dilakukan dalam periode program.
- Program ini menjadi bagian perayaan HUT Jakarta dan RI sekaligus dorongan bagi masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kebijakan itu jadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).
1. Diharapkan masyarakat bisa lunasi kewajiban pajak tanpa beban sanksi
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dengan adanya relaksasi ini, warga dapat melunasi kewajiban pajak kendaraan tanpa dibebani sanksi administratif berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran.
2. Tak perlu ajukan permohonan khusus
Pembebasan sanksi administratif yang diberikan mencakup bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh fasilitas tersebut karena sistem akan secara otomatis menghapus sanksi administratif saat pembayaran dilakukan selama periode program berlangsung.
3. Diharapkan dorong kepatuhan pajak
Lusiana menjelaskan, program ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang mempermudah masyarakat. Selain menjadi bagian dari peringatan dua momentum penting, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan di Jakarta.
"Pada momen istimewa bagi warga Jakarta ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif," ujar Lusiana.
