Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memotong anggaran kementerian atau lembaga. Pemotongan anggaran dilakukan untuk menghemat Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBN), agar tidak mengalami defisit. Selain itu, dampak serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran juga mulai terasa.
Dalam pandangannya Prabowo maupun pemerintah pusat telah mengantongi penghitungan terkait rencana pemangkasan anggaran maupun rencana pemotongan gaji menteri atau kepala lembaga.
"Kalau dari kami, pasti presiden atau eksekutif dalam hal ini, pasti sudah punya kajian dan hitung-hitungan," ujar Najamudin di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).
"Ya, kalau gaji, itu kan pasti memang sudah aturannya, ada regulasi dan ada undang-undangnya," sambungnya.
Lantaran hal tersebut, Najamudin mendukung rencana Prabowo untuk memangkas anggaran program tersebut. Sebab, ia meyakini rencana itu digagas untuk kepentingan Tanah Air.
"Jadi, prinsipnya kita ya sepanjang itu memang yang terbaik yang dilakukan oleh negara, untuk pemerintah, bagi bangsa kita ya pasti semua akan ikut," tutur dia.
Rencana Prabowo untuk memangkas gaji menteri disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026. Ketika itu, Prabowo meminta jajaran kabinet mengkaji opsi penghematan.
Seperti penghematan penggunaan BBM, menerapkan kebijakan WFH (Work From Home), hingga memotong gaji pejabat. Hal tersebut seperti yang dilakukan Pakistan sebagai bentuk antisipasi konflik di Timur Tengah jika terus berkepanjangan.
"Ini hanya contoh ya. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.
Dia memaparkan kebijakan yang dilakukan negara menerapkan sejumlah kebijakan, semisal memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH). Selain itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, kendaraan, hingga mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," tutur dia.