Ketua KPI Sebut Kartun Upin-Ipin Propaganda Malaysia

Agung mengatakan, pernyataannya di program siniar Deddy Corbuzier mengenai Upin-Ipin propaganda Pemerintah Malaysia banyak disalahartikan oleh masyarakat luas. Ia ingin menjelaskan bahwa Negeri Jiran mengenalkan Malaysia sebagai negara yang beragam dan memiliki budaya yang unik melalui tayangan kartun animasi. Dengan begitu, mendorong orang dari luar Malaysia berkunjung ke sana. 

"Gak ada yang salah dengan itu (penayangan kartun Upin-Ipin) karena propaganda itu bertujuan positif dalam konteks marketing adalah humas. Bukan propaganda dalam konteks psy war. Anda bisa melihat Malaysia dari animasi Upin dan Ipin," ujar Agung kepada media pada Sabtu, 11 September 2021. 

Ia mengaku tidak ingin mengkritik pihak-pihak tertentu dengan menyampaikan kalimat tersebut di program siniar bersama Deddy Corbuzier. Ia hanya menyebut, Pemerintah Malaysia sukses mempromosikan negaranya melalui Upin-Ipin yang tayang tidak hanya di Negeri Jiran. 

"Korea Selatan kan juga berhasil (mengenalkan negaranya) melalui drakornya. Lalu,  kemudian Marsha dari Rusia. Mereka akhirnya bisa membuat produk, sehingga bisa membuat orang menoleh ke negara asal pembuat kartun itu," Agung menjelaskan panjang lebar. 

Di sisi lain, rumah produksi Visinema yang sudah memproduksi animasi lokal dan berkualitas dengan judul Nussa menarik diri sementara waktu agar kartun itu tidak ditayangkan di televisi. Pendiri Visinema, Angga Dwimas Sasongko menempuh kebijakan itu sebagai bentuk protes kepada Trans Group yang memberikan tempat kepada Saipul Jamil untuk tampil di televisi. Angga tidak ingin berbagi platform dengan mitranya yang memberi tempat bagi predator kekerasan seksual terhadap anak. 

Agung pun menyadari hal itu kontradiktif dengan keinginan dirinya dan publik. Ia pun kembali mengklarifikasi pernyataan lainnya yakni terkait Saipul Jamil, yang juga blunder ketika tampil di program Deddy Corbuzier.

Menurut Agung, Saipul tidak boleh tampil di televisi usai bebas dari penjara. Tetapi, stasiun televisi boleh menampilkan sosok Saipul tidak secara langsung dalam tayangan dan wajahnya diblur. Padahal, idealnya yang seharusnya diblur adalah wajah korban. 

"Kan kalau tidak diblur maka korban bisa menjadi semakin trauma ketika melihat wajah dari pelaku. Tetapi, bukan berarti saya mendorong pelaku kejahatan seksual sebagai penyuluh. Itu sangat jauh dari apa yang saya maksud," tutur dia. 

Ia menegaskan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak lagi memiliki tempat di televisi. Pelaku tindak kekerasan seksual berbeda dari individu yang dibui karena kasus narkotika. 

Pernyataannya ini berbeda dengan yang disampaikan dalam program siniar dengan Deddy Corbuzier. Ia mengatakan, KPI sudah melayangkan surat ke stasiun televisi. Salah satu isi suratnya, stasiun televisi hanya boleh menampilkan Saipul Jamil dalam konteks edukasi. 

"Wawancara (Saipul) juga boleh. Jadi, gue gak melarang (Saipul di televisi) hanya membatasi," ujar Agung di program Deddy. 

Di program siniar dengan Deddy Corbuzier, Agung juga menegaskan instansi tempatnya bekerja tidak pernah meminta stasiun televisi untuk blur tayangan kartun dan sinetron. Salah satu yang ramai dibincangkan oleh warganet yakni ketika tokoh Shizuka di kartun Doraemon diblur sebagian badannya. Hal itu lantaran ia mengenakan pakaian renang di pantai. 

"Kami baru melakukan evaluasi pasca-tayang. Beberapa tayangan yang muncul di televisi sudah harus mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Mulai dari film hingga sinetron. STLS yang buat adalah Lembaga Sensor Film (LSF). Dari sana baru ditayangkan di televisi," kata Agung. 

"Gue gak tahu apakah kartun juga masuk tahap sensor di LSF. Kalau kartun ada yang diblur, itu bukan perintah KPI," tutur dia lagi. 

Ia pun menggunakan forum siniar Deddy Corbuzier untuk menyampaikan ke stasiun televisi agar tidak melakukan blur program tayangan kartun. "Jadi, tampilkan saja apa adanya (tayangan kartun)," ujar Agung.