Ketua KPK Jawab Sentilan Jokowi Soal Nasib Novel Baswedan Cs

20 Mei 2021, 20:10 WIB

(Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan) www.twitter.com/@amnestyindo

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespon Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin Novel Baswedan dan 74 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tidak dinonaktifkan. Firli menegaskan hingga saat ini tidak ada pegawai yang dihentikan dengan hormat maupun tak hormat.

"Kami ingin pastikan, sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan. Tidak pernah KPK memecat dan berpikir untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021)

1. Firli bakal koordinasi dengan sejumlah pihak terkait

(Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri <kanan>) ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Selain itu, Firli juga memastikan bakal menindaklanjuti arahan Jokowi untuk memikirkan nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Lembaga antirasuah rencananya bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

"Sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh lalu tindak lanjuti dengan cara berkoordinasi serta komunikasi dengan Menpan-RB dan Kepala BKN. Termasuk juga dengan kementerian lain," ujarnya.

2. Firli jamin tak ada perkara mandek meski 75 pegawai dinonaktifkan

Ketua KPK Firli Bahuri (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Meski 75 pegawai sedang nonaktif, Firli memastikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetap berjalan. Sebab, 75 orang itu sudah diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinannya langsung.

"Kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tidak pernah ada perkara yang terlambat, kami pastikan karena sistem KPK sudah berjalan," ujarnya.

3. Jokowi minta nasib Novel Baswedan Cs dipikirkan

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sebelumnya, Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kembali merancang tindak lanjut terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Jokowi tidak ingin tes tersebut justru memberhentikan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan sebagai penyidik senior.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes," tegas Jokowi.

KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbaik dan berkomitmen tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dia meminta agar pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih terbuka peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan segera langkah-langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi," tutur Jokowi.