Ketua KPK Sumbang Lima Pertanyaan untuk Debat Capres Perdana

Ketika ditanya mengenai daftar pertanyaan yang telah diserahkan ke Ketua KPU, Agus tidak bersedia menjelaskan secara detail. Ia hanya menyebut jumlah pertanyaan mengenai isu korupsi ada lima. 

"Cuma, nanti kan yang keluar pertanyaannya yang mana tidak tahu. Karena substansi yang keluarkan (pertanyaan) masing-masing ada lima. Lima pertanyaan untuk bidang hukum, korupsi, terorisme, dan HAM," kata mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tersebut kemarin. 

Apakah dari lima pertanyaan itu ada yang menyangkut mengenai revisi UU KPK?

"Kita dengarkan saja nanti (saat debat). Nanti, saya dianggap membocorkan (pertanyaan)," kata dia lagi. 

Sementara, panelis lainnya yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan semua pertanyaan dibuat usai melihat visi dan misi masing-masing paslon. 

"Ya, mudah-mudahan (pertanyaan itu nantinya bisa menggali visi-misi masing-masing palson). Karena pertanyaan tersebut disusun usai melihat visi misi mereka," kata Hikmahanto melalui pesan pendek kepada IDN Times pagi ini. 

Ketua KPK, Agus Rahardjo memastikan tidak akan hadir di dalam debat capres yang digelar nanti malam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Agus menjelaskan keputusan itu sudah ia sampaikan kepada pihak KPU sejak awal ia menerima ikut masuk menjadi panelis. 

"Dari awal kami sudah memberitahukan kepada KPU, bahwa KPK tidak bisa hadir di dalam debat," kata dia. 

Jadi, keterlibatannya, Agus melanjutkan, hanya terbatas pada penyusunan soal dan materi yang akan ditanyakan kepada masing-masing paslon. 

"Kami sudah menyampaikan permohonan maaf dan itu dimaklumi dan dibolehkan," tutur Agus. 

Lagipula, apabila hadir pun akan duduk sebagai tamu. Berbeda dengan Agus, Hikmahanto justru menyatakan akan tetap hadir. Ia berjanji walaupun hadir, sikap netralnya akan tetap dijaga. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat menyampaikan kepada media ada 10 poin usulan yang diajukan ke KPU. Namun, ia menegaskan belum tentu 10 poin itu diakomodir secara keseluruhan. 

"Ini kan proses pembahasan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, suap atau isu penegakan hukum lainnya. Jadi, tidak bisa apa yang disampaikan oleh KPK maka 100 persen akan masuk ke dalam list (pertanyaan), karena kan dirapatkan bersama panelis lainnya," kata Febri pada Senin malam (14/1). 

Namun, Febri mengatakan yang kini menjadi perhatian lembaga antirasuah yakni di bidang pencegahan. Khususnya terkait pengembalian aset negara. Sebab, dengan penerimaan negara yang maksimal dari non pajak bisa dilakukan pembiayaan yang lebih kuat untuk reformasi birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat. 

"Jadi, apabila ada korupsi di sektor penerimaan negara, maka kita perlu fokus dan konsen ke sana," kata mantan aktivis antikorupsi tersebut. 

Selain itu, korupsi di bidang sumber daya alam, juga menjadi sorotan yang serius bagi KPK. Sebab, dengan korup sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, bukan saja negara yang dirugikan secara materiil, tetapi ekosistem yang butuh waktu bertahun-tahun juga akan rusak. 

"Namun, sayangnya belum ikut dihitung sebagai kerugian negara. Itu juga menjadi poin penting agar atau agar kebijakan yang akan diambil baik di pusat atau di daerah tidak mengandung unsur korupsi terhadap sumber daya alam," katanya lagi. 

Konsep debat capres tahun ini memang agak berbeda. Salah satunya, masing-masing paslon sudah diberikan kisi-kisi mengenai pertanyaan yang akan ditanyakan oleh moderator. Bahkan, kisi-kisi tersebut sudah dikirimkan oleh KPU satu pekan sebelumnya. 

"Pada Kamis malam sudah diberikan (kisi-kisi) pukul 23:00 WIB, ke kedua wakil masing-masing paslon," ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU pada Jumat (11/1). 

Ia memastikan tidak ada perbedaan kisi-kisi pertanyaan yang diberikan oleh KPU ke masing-masing paslon. Dua amplop yang diberikan ke kedua paslon isinya sama. 

Selain itu, untuk menghindari kebocoran isi kisi-kisi, KPU juga sudah meminta tanda tangan pernyataan dari perwakilan paslon agar tak menyampaikan kepada siapa pun. 

"Ketika menyerahkan kepada masing-masing wakil paslon mereka juga sudah menandatangani surat pernyataan, bahwa daftar pertanyaan ini bukan untuk disebarluaskan, kecuali diberikan kepada pasangan calon," kata dia lagi. 

Namun, sepertinya komitmen itu tidak ditepati oleh kubu Prabowo. Juru bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Tim Prabowo-Sandi, Habiburokhman, malah menyampaikan isu pencegahan dan penindakan korupsi menjadi salah satu kisi-kisi yang disampaikan oleh KPU. 

"Saya dengar itu salah satu kisi-kisinya," ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi di Cikini pada Minggu kemarin. 

Apabila tim Prabowo diminta untuk memilih mana yang diprioritaskan, ia menjawab tidak akan ada yang dipilih, sebab keduanya dianggap sama-sama penting. 

Ia menilai fungsi KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dijalankan secara seimbang. 

"Pencegahan yang maksimal tanpa penindakan belum tentu dapat mengurangi jumlah korupsi. Hal itu juga berlaku sebaliknya," kata dia lagi.