Jakarta, IDN Times - Ketua MPR Bambang Soesatyo membantah pihaknya telah memutuskan untuk mengamandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen UUD 1945 tidak diperlukan.
"Tidak perlu amandemen karena UUD kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok," ujar Bamsoet di DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu membantah telah memutuskan pemilihan presiden dilakukan MPR. Sebab, MPR belum bersidang.
"Gak pernah kita menyampaikan ‘kita akan kembali memilih presiden di MPR’, ujarnya.
Bamsoet mengungkapkan, untuk mengamandemen UUD 1945 bukan hal yang mudah. Sebab, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi (mengubah) UUD harus diusulkan oleh sepertiga DPR dan DPD kemudian harus jelas apa yang diubah, pasal apa ayat berapa, dengan argumentasi yang lengkap, kajian yang jelas dari sini," jelasnya.
"Kemudian baru kita bicara alurnya, sebelum mengambil putusan maka sidang harus quorum 2/3, kalau sekarang dua partai politik saja tidak hadir tidak bisa dilanjutkan. Apalagi jika sebagian besar DPD tidak hadir. Artinya apa, harus ada kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa ini untuk merubah UUD, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam kesempatan yang sama menambahkan, MPR mempunyai aturan yang melarang aktivitas konstitusional kelembagaan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Hal itu termasuk mengubah UUD 1945.
"Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan, jadi sudah kurang dari enam bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat mengubah konstitusi dalam periode sekarang ini," ujarnya.