Ketum PBNU Said Aqil Siroj Minta KPU Tunda Tahapan Pilkada 2020

20 Sep 2020, 18:24 WIB

Ilustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda tahapan Pilkada 2020. Said menjelaskan, lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” kata Said melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

1. PBNU dorong pemerintah memprioritaskan kesehatan

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Said menjelaskan, penundaan tahapan Pilkada juga dalam upaya mendukung pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” ujarnya.

2. 63 calon peserta Pilkada 2020 positif COVID-19

(Ilustrasi) IDN Times/Handoko

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, berdasarkan data terkini setidaknya ada 63 bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sementara ini telah terkonfirmasi positif COVID-19.

"Sebagai catatan, ini data tadi pagi, ada kurang lebih 63 bakal calon yang positif COVID-19, dari 1.470 bakal calon," kata anggota KPU Viryan Aziz dikutip ANTARA, Minggu (20/9/2020).

3. Tiga komisioner KPU positif COVID-19

Dok.IDN Times/Istimewa

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi positif terpapar COVID-19 setelah melakukan tes usap dan berkontak dengan Ketua KPU RI Arief Budiman yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19.

Dengan demikian, hingga kini ada tiga pimpinan KPU RI dinyatakan positif COVID-19, yaitu Evi Novida Ginting, Arief Budiman dan Pramono Ubaid.

"Berdasarkan (hasil) tes swab kemarin (Jumat, 18/9), saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja, saya tidak merasa ada gejala apa pun," kata Pramono dalam keterangan tertulisnya.

4. 117 dokter meninggal karena COVID-19

(IDN Times/Fiqih Damar dan Aldila Muharma)

Sementara itu, Angka kematian dokter dan tenaga kesehatan Indonesia akibat COVID-19 terus bertambah seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Air. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia pada Kamis 17 September 2020, pukul 14.00 WIB, mencatat bahwa ada 117 dokter meninggal karena COVID-19.

Ketua Tim Mitigasi PB IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT mengatakan, penambahan tersebut terjadi selama kurun waktu tiga hari sejak data kematian dokter dirilis terakhir. Adib merinci kematian dokter terdiri dari 53 dokter spesialis, dokter umum 62 orang, dan residen 2 orang.

"Penambahan dua dokter tersebut berasal dari Jakarta dan Jatim," ujar Adib dalam siaran tertulis, Jumat (18/9/2020).