Kinerja Para Menteri Mulai Melorot, PAN Sindir: Sibuk Pilpres

Bukan tanpa alasan Saleh mengatakan kinerja menteri bisa menurun, dia menyebut ada beberapa alasan yang bisa ia jabarkan.

Pertama, para menteri sudah merasa aman dan merasa akan dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Terlebih yang merasa dirinya didukung partai besar dan memiliki kedekatan tertentu dengan presiden.

Kedua, sebagian besar menteri adalah utusan partai politik. Mau tidak mau, menjelang pemilu 2024, mereka semua dituntut untuk memenangkan partai masing-masing. Tidak heran, jika mereka saat ini berbagi fokus. Fokus ke pemerintahan dan kepada partainya. Fakta menunjukkan bahwa persaingan politik pada pemilu yang akan datang jauh lebih kompetitif, rumit, dan sulit.

Ketiga, menurunnya kasus covid di Indonesia menyebabkan pekerjaan para menteri sedikit lebih ringan. Terutama yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada titik tertentu, menteri-menteri itu tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas tambahan yang membutuhkan konsentrasi. Kadang-kadang, itu juga yang membuat mereka sekarang berbagi perhatian ke yang lain.

Keempat, ada juga menteri yang sejak awal, menurut penilaiannya, tidak memiliki performa baik. Tidak jelas apa yang dikerjakan. Tidak jelas juga perubahan yang dilakukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini tentu sudah menjadi beban presiden sejak awal. Mungkin karena berbagai pertimbangan, kemudian tidak diganti oleh presiden.

Setelah empat alasan kinerja menteri menurun yang ia sebutkan, Saleh yakin bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengetahui fakta tersebut.

"Saya yakin bahwa presiden telah mengetahui keempat hal tersebut di atas. Presiden juga mestinya sudah tahu bagaimana mengatasinya. Tinggal political will-nya saja yang diperlukan. Masih cukup waktu untuk membuat perubahan dan memacu kinerja seluruh anggota kabinetnya," kata Saleh.

Lembaga survei Charta Politika melakukan survei untuk menilai kinerja kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Survei yang dilakukan pada 10-17 April 2022, mendapat responden sebanyak 1.220 di 34 provinsi mengikuti survei ini.

Survei ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri dan terkait reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan berdasarkan survei, ada selisih tipis antara responden yang puas dan tidak puas dengan kinerja menteri Kabinet Jokowi.

Sebanyak 50 persen responden mengaku puas dengan kinerja menteri, dan 43,9 persen mengaku tidak puas. Sementara responden tidak menjawab sebesar enam persen.

“Kepuasan kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju sebanyak 50.1 persen responden menyatakan puas, sementara 43.9 persen responden menyatakan tidak puas,” kata Yunarto.

Yunarto juga mengatakan ada hubungan antara ketidakpuasan terhadap kinerja menteri dan keinginan untuk reshuffle.

“Dari survei ini terlihat sekali, ketidakpuasan ini disebabkan penilaian kinerja menteri yang buruk daripada penilaian kinerja presiden,” kata Yunarto.