Jemaah haji Indonesia usai salat subuh di Masjid Nabawi menuju penginapan. (Media Center Haji/Rochmanudin)
Deka mengatakan Komisi Nasional Disabilitas telah mengkomunikasikan masalah ini dengan Kementerian Agama (Kemenag), hanya saja ini bukan di ranah pemerintah Indonesia.
"Kami juga perlu sampaikan secara objektif kepadanya, ketika kami mengkomunikasikan ini kepada Kementerian Agama, ini memang juga menjadi keprihatinan mereka. Hanya saja, ini memang bukan ranah pemerintah Indonesia. Nah, tadi makanya pemilihan itu dilakukan sedemikian rupa, nanti seharusnya betul-betul meliputi aspek aksesibilitas," kata dia.
Namun, menurut Deka, aksesibilitas bukan sekadar disabilitas fisik, tetapi juga disabilitas lainnya, seperti disabilitas netra. Mereka harus ada guiding block-nya, dan harus ada petunjuk jalan, begitu juga untuk akomodasi yang layak yang memang disediakan pemerintah Arab Saudi.
"Di samping tentu saja, dari Indonesia juga harus bisa memperkuat perspektif disabilitas, dengan menyediakan apa yang menyediakan kebutuhan disabilitas. Artinya, kalau tema besar yang diusung adalah ramah lansia dan disabilitas, harusnya juga betul-betul dihitung berapa banyak disabilitas lansia yang akan ikut," kata dia.
"Berapa kebutuhan pendampingnya, apa saja yang perlu disediakan. Dan ini yang belum dilakukan, tapi gak ada masalah, karena ini kan proses belajar ya, kita akan mengalami peningkatan," sambungnya.