Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mantan Ketua MK yang juga Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie saat hadir di kantor IDN HQ pada Kamis (3/10/2024). (IDN Times/Athif Aiman)
Mantan Ketua MK yang juga Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie saat hadir di kantor IDN HQ pada Kamis (3/10/2024). (IDN Times/Athif Aiman)

Intinya sih...

  • Jimly menargetkan komisi dapat bekerja dengan optimal dan cepat

  • Hasil temuan tak menutup kemungkinan mengubah peraturan

  • Komisi Reformasi Polri ini juga akan mendengarkan tokoh masyarakat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Reformasi Polri bakal menggelar rapat perdana di Mabes Polri, pada Senin (10/11/2025) siang ini.

Hal tersebut dibenarkan Ketua sekaligus Anggota Komisi Reformasi Polri Jimly Asshidiqie.

"Iya (rapat perdana di Mabes Polri). Jam 1 siang," ujar Jimly saat dihubungi.

1. Jimly menargetkan komisi dapat bekerja dengan optimal dan cepat

Ilustrasi Polisi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja optimal dan cepat meskipun tak diberikan batasan waktu kerja oleh Presiden Prabowo.

Ia mengatakan komite ini juga akan menunjang kinerja tim reformasi kepolisian internal Polri yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki," ujarnya.

2. Hasil temuan tak menutup kemungkinan mengubah peraturan

Ilustrasi Polisi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jimly mengatakan tak menutup kemungkinan hasil temuan timnya akan mengubah peraturan bahkan undang-undang jika memang dirasa diperlukan demi memperbaiki sistem.

"Artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira," jelas Jimly.

"Sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang, nah itu kita juga harus siap, tapi belum pasti ya, belum pasti," tambahnya.

3. Komisi Reformasi Polri ini juga akan mendengarkan tokoh masyarakat

Ilustrasi Polisi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ia memastikan, Komisi Reformasi Polri juga akan mendengarkan suara dari berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga aktivis. Komisi ini, kata Jimly, juga terbuka mengadakan forum diskusi dengan pihak terkait yang dirasa dibutuhkan.

"Karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu bapak presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar," ujarnya.

Editorial Team