Alasan Prabowo Tunjuk Kapolri Listyo Sigit Jadi Anggota Reformasi Polri
- Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, termasuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Prabowo menekankan pentingnya reformasi Polri dan penegakan hukum yang adil sebagai kunci kemajuan bangsa.
- Komisi ini bertugas memberi rekomendasi reformasi Polri dan lembaga lain, serta melaporkan perkembangannya setiap 3 bulan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh orang menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Salah satu yang dilantik adalah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan, Listyo ada dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri karena ingin ada polisi aktif yang terlibat. "Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas bersama Komisi Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Presiden menekankan, Polri merupakan institusi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Namun, ia juga mengingatkan, setiap institusi negara perlu dikaji secara terbuka agar terus berkembang dan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.
“Saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” ucap dia.
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan, hukum merupakan pilar utama dalam keberhasilan suatu negara. Ia menilai, penegakan hukum yang adil adalah kunci bagi kemajuan bangsa.
“Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses,” kata dia.
Presiden juga meminta agar Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat melakukan kajian secara menyeluruh, melibatkan unsur kepolisian aktif maupun mantan pimpinan Polri. Dengan begitu, reformasi dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan.
“Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja bagi komisi tersebut. Namun, ia meminta agar laporan perkembangan disampaikan secara berkala kepadanya per tiga bulan.
“Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata dia.
Prabowo menekankan, tugas komisi ini bukan hanya memberi rekomendasi bagi reformasi Polri, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi lembaga-lembaga lain yang membutuhkan perbaikan.
“Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” imbuhnya.
