Komunitas Ojol Keras Tolak Potongan Aplikasi 10 Persen

22 Jul 2025, 06:00 WIB

Amir Faisol

WhatsApp Image 2025-07-21 at 21.03.47_62a769f3.jpg

Pengemudi Ojek Online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Intinya sih...

Fahmi menilai, pemotongan biaya aplikasi ini ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah seharusnya tidak terlalu masuk ke dalam ruang tersebut.
Fahmi menawarkan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol, antara lain penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional.
Fahmi menilai, rencana pembuatan regulasi angkutan online sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesel

Jakarta, IDN Times - Komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menolak keras wacana pemotongan aplikasi sebesar 10 persen.

Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja menyatakan, pihaknya mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ojol, namun menolak usulan itu.

"Hal tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem transportasi online yang selama ini telah berjalan dengan baik tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah di tengah banyaknya tantangan ekonomi global," kata Fahmi di Jakarta, Senin (21/7/2025).

1. Potongan biaya aplikasi ranah B2B

Para driver ojol saat berkumpul di jalan S Parman menuju alun alun Purwokerto sempat menjadi perhatian warga, Selasa (20/5/2025).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Fahmi menilai, potongan biaya aplikasi ini ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya jangan masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut.

Dampak pemotongan ini, lanjut Fahmi, bukan berarti menaikan pendapatan ojol, melainkan berdampak pada tarif ke penumpang yang akan semakin rendah.

"Kami memandang pemotongan biaya aplikasi merupakan ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya," kata dia.

2. Empat usulan komunitas ojol ke pemerintah

Demo ojek online (ojol) di Kota Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Fahmi menawarkan solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol, di antaranya penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk pengemudi, pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional.

Ia pun mengingatkan, bila pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, seluruh ekosistem transportasi online sangat besar akan runtuh.

"Selama ini kami telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver," kata dia.

3. Komunitas ojol pastikan akan terus berjuang

Para ojol di Purwokerto yang berharap dianggap sebagai mitra bukan buruh yang bisa dibungkam, Selasa (20/5/2025).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Fahmi menilai, rencana pembuatan regulasi angkutan online sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan pemata-pemata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.

“ORASKI percaya keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya yakni mitra pengemudi sendiri," kata dia.

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama,” imbuh dia.