Konflik Global Memanas, Indonesia Dinilai Perlu Buat Joint Intelligence

Ridwan menyoroti situasi global saat ini semakin tidak menentu dengan potensi konflik terbuka di berbagai kawasan. Dia mengatakan, ketegangan antara Iran dan Israel, serta manuver geopolitik China, bisa berdampak langsung pada Indonesia.

Menurut dia, posisi geografis Indonesia yang strategis, terutama jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menjadikan wilayah ini rawan dilintasi kepentingan militer dan logistik global.

"Kemudian kita dapat kabar juga bahwa ada semacam kerja sama pertahanan lebih intensif kan dengan Amerika Serikat pada saat Bapak Presiden sedang menemui Presiden Putin di Rusia. Jadi Indonesia menjadi satu negara yang saya kira sangat seksi dalam dinamika hegemoni global yang makin tidak menentu seperti ini," kata dia.

Tak hanya itu, dia juga mengungkap temuan riset yang menyebut ratusan terabyte data terkait konflik global melintasi jaringan internet Indonesia tanpa pengawasan yang memadai.

Di tengah kompleksitas ancaman tersebut, Ridwan menilai koordinasi antar lembaga intelijen di Indonesia masih belum optimal. Meski secara regulasi Badan Intelijen Negara (BIN) berperan sebagai koordinator, praktik di lapangan dinilai masih diwarnai ego sektoral.

Dia mencontohkan, dalam sejumlah kasus, beberapa lembaga bisa melakukan operasi terhadap target yang sama secara terpisah. Hal ini dinilai tidak efisien dan berpotensi membuang sumber daya.

'Kadang-kadang di lapangan targetnya sama yang operasi empat lembaga, lima lembaga. Misalnya, BSSN operasi, eh intelijen Bea Cukai operasi, BAIS operasi, BIN operasi, Baintelkam operasi. Ini jelas waste of resources,” ujar dia.

Selain itu, keterbatasan akses informasi antarlembaga juga menjadi kendala. Saat ini, masing-masing institusi cenderung berjalan sendiri tanpa sistem berbagi data yang terintegrasi.

Sebagai solusi, Ridwan mendorong penerapan konsep joint intelligence atau integrasi intelijen melalui sistem data terpusat. Dia menilai, pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah tanpa melanggar prinsip kerahasiaan operasi intelijen.

Menurut dia, integrasi tidak harus dilakukan pada level operasi, melainkan pada hasil atau produk intelijen yang sudah matang. Data tersebut kemudian dapat diakses oleh pejabat dengan otorisasi tertentu melalui sistem terpadu. Dia mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Australia, Singapura, dan Jerman yang telah memiliki pusat data intelijen terintegrasi.

Ridwan juga menyinggung pentingnya penyederhanaan alur laporan kepada Presiden sebagai pengguna utama intelijen. Ia menilai, sistem saat ini yang menghasilkan banyak laporan terpisah justru kurang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan cepat.

Dengan kondisi global yang semakin kompleks, kata dia, pembenahan intelijen bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan nasional.

"Anda bayangkan, presiden sebagai ultimate user intelijen. Menurut Robert Gates, user intelijen ya presiden, kepala negara. Jadi Presiden ini kan dia mendapatkan banyak sekali data. Dia mendapatkan data dari Kepala BIN, Panglima TNI dari KaBAIS, dari Pak Polri, dari Kabaintelkam," kata dia.

Ridwan lantas menekankan pentingnya data center nasional yang merangkum berbagai informasi intelijen. Presiden dapat dengan mudah mengakses, menyimpulkan, dan mengambil kebijakan.

"Coba bayangkan ketika ada satu gadget rahasia, yang itu password-nya hanya bisa dimiliki oleh Seskab, Sesneg, dan Bapak Presiden sendiri. Lalu beliau tinggal buka thread harian. Ancaman harian Indonesia hari ini, keluar (saat akses data). Ini data dari BAIS, ini data dari BIN, ini data dari Polri. Sudah dalam satu platform," ucap dia.