Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyorot ditangkapnya eks Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun serta Ditjen Bea dan Cukai Andhi Pramono. Hal ini dinilai sebagai tanda pengawasan internal di kedua instansi itu lemah.
"Ini sebetulnya menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kedua institusi tersebut. Dalam hal ini adalah pajak atau bea cukai," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dikutip dari YouTube KPK, Sabtu (8/7/2023).
Sebagai contoh, Alex menyinggung kasus Andhi Pramono. Bekas Kepala Bea dan Cukai Makassar itu disebut menerima gratifikasi dari broker selama 10 tahun.
"Cukup lama juga. Artinya, sebetulnya kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik tentu kejadian-kejadian seperti ini bisa kita cegah sejak awal," ujarnya.
Alex yakin kasus yang dilakukan Rafael Alun maupun Andhi Pramono diketahui rekan kerja dan atasan masing-masing. Sebab, kekayaan yang dihimpun sangat besar jumlahnya.
"Secara normatif itu tidak mungkin (pegawai) bisa menghimpun kekayaan yang sedemikian besar dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat atasan atau pimpinannya itu tidak tahu," ujarnya.
Indikasi seorang pejabat korupsi bisa terlihat dari gaya hidupnya. Alex mengatakan pejabat yang gaya hidupnya lebih dari penghasilan yang didapatkannya akan menjadi pertanyaan.
"Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah Rp20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, darimana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu. Apakah yg bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan," ujarnya.
"Dalam proses penyidikan, ya untuk sementara diyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi," imbuhnya.