Kontroversi Paguyuban Korban Kriminalisasi Bentukan Buni Yani

Pada Senin (24/9) lalu, Buni Yani sempat berkunjung ke Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Usai melakukan pertemuan dengan Fadli, Buni pun menyampaikan bahwa ia dan Fadli sepakat untuk membuat paguyuban korban kriminalisasi.

Paguyuban tersebut dibuat, diakui Buni, agar para korban-korban kriminalisasi mendapatkan keadilannya kembali, termasuk dirinya sendiri.

"Pak Fadli ini kan sangat mendukung kami-kami untuk mendapatkan keadilan. Lalu, Pak Fadli rencananya mendukung kami untuk membuat paguyaban kriminalisasi dan persekusi rezim Jokowi," kata Buni.

Buni Yani dipidana karena dinilai melanggar UU ITE karena mengunggah video Diapun divonis 1,5 tahun pada 14 November 2017.

Kasus yang menjerat Buni Yani berawal saat ia menyunting video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Al-Maidah 51 sehingga menimbulkan polemik. 

Merasa tak mendapatkan keadilan, akhirnya Buni pun memutuskan akan membuat paguyuban korban kriminalisasi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Selain dirinya, Buni sebut akan mengajak aktivisi 212, dan beberapa wartawan untuk masuk dalam paguyubannya.

"Kemudian ada macam-macam lah yang akan kami ajak nanti untuk berjuang bersama-sama menuntut keadilan," jelas dia.

Merasa tak bersalah, alasan utama Buni Yani ingin membentuk paguyuban tersebut. Ia mengklaim tidak melakukan tindakan pidana ketika mengunggah video mengenai Ahok itu. Namun, dia merasa ada pihak-pihak yang terus mencari kesalahannya, hingga dia sekarang menjadi terdakwa.

"Setelah jadi tersangka, saya kemudian di bawa ke pengadilan. Nah sekarang ini saya sudah menjadi terdakwa, sudah menjadi terdakwa sesungguhnya, meskipun dengan tidak ada salahnya, jadi itu pun kami mau lawan rezim Jokowi ini," ujar Buni.

Buni mengatakan, paguyuban tersebut segera dibentuk dan secepatnya dikonsolidasikan. Adapun tokoh-tokoh yang akan ia ajak bergabung, antara lain: Rachmawati Soekarnoputri, Neno Warisman, Fahri Hamzah, Ratna Sarumpaet, dan Rizieq Shihab.

"InsyaAllah Bu Rachma akan menjadi ketua. Lalu kmudian saya anggota. Kami akan ajak smua korban dari rezim Jokowi. Biar diketahui dunia internasional bagaimana dia mengelola pemerintahan melanggar hak asasi manusia," ungkap dia.

"Termasuk Habib Rizieq juga itu akan kta undang jadi anggota. Bu Ratna, Mbak Neno, bahkan Pak Fahri Hamzah juga kan korban persekusi juga di Kalimantan gitu, semua. Kami akan ajak semua," sambungnya.
 

Merasa dikriminalisasi Jokowi, Buni pun memutuskan untuk masuk ke dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah masuk ke dalam tim media di struktur tim pemenangan.

Ia berkomitmen akan memenangkan Prabowo di 2019. Menurutnya, bila Prabowo tidak menang di 2019, maka ia bisa dipenjara.

"Pak Prabowo harus menang, kalau gak, nanti saya masuk penjara 1,5 tahun. Justru itu yang saya lawan. Jadi ini harus dilawan ini rezim kalau dia (Jokowi) zalim kepada masyarakatnya sendiri. Begitu," papar Buni.

Mendengar pernyataan Buni Yani tersebut, tim pemenangan Jokowi membantah keras tudingan kriminalisasi kepada rakyatnya sendiri. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan Jokowi, belim ada satu orang pun yang dikriminalisasi.

"Tunjukkan di depan mata saya, siapa?" kata  Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (25/9). 

Dia menegaskan bahwa apa yang dialami Buni Yani merupakan proses hukum. Karding juga menilai bahwa semua proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan semua berjalan transparan. "Jadi tak ada kriminalisasi," katanya. 

Buni saat ini, kata dia, memang sengaja membangun narasi tentang banyaknya korban kriminalisasi. Karding pun kemudian mengungkit masalah HAM di tahun 1998.

"Saya kira terbalik, justru sebenarnya kalau kami mau istilahnya 'nakal' gitu, kami akan bentuk paguyuban korban HAM 98. Kan bisa jadi. Maka karena itu janganlah buat isu yang dibuat-buat," jelas Karding.

Karding mengutarakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua proses berjalan sesuai hukum. Ia juga tidak setuju bila itu disebut sebagai kriminalisasi.

"Kalau tidak mau diproses hukum jangan berbuat salah. Itu saja. Tidak ada. Kiai juga tidak ada yang dikriminalisasi, satu pun tidak ada. Tunjukkan depan saya kalau ada seorang kiai dikriminalisasi pemerintahan," tegasnya.

"Semua proses dari hukum, tetapi juga pemerintah tak boleh membiarkan orang tak berbuat salah dihukum. Tidak boleh," lanjut dia.