Banjir merusak infrastruktur di Aceh Tenggara (dok. Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
Suharyanto menambahkan, huntara dirancang untuk dihuni maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke huntap.
Namun Prabowo menilai, jika kualitas bangunan baik, masa pakainya bisa lebih panjang sembari menunggu ketersediaan lahan huntap.
Terkait durasi pembangunan, Suharyanto menjadikan penanganan pascabencana di Gunung Lewotobi sebagai rujukan. Satgas Kodam IX/Udayana saat itu berhasil memindahkan 8 ribu Kepala Keluarga (KK) ke Huntara dalam waktu enam bulan.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta target waktu yang lebih cepat untuk penanganan di Sumatra.
"Membangunnya enam bulan jadi memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya dari enam bulan," kata Prabowo.
BNPB menyanggupi arahan Presiden dengan melibatkan Satgas TNI dan Polri, mengikuti pola yang diterapkan saat penanganan di Lewotobi. Meski demikian, Suharyanto menyoroti kendala utama, yakni ketersediaan lahan untuk Huntap yang sering memakan waktu panjang.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian terkait, khususnya ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
"Dicek semua, kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.
Presiden juga membuka opsi penerapan metode fabrikasi untuk mempercepat pembangunan jika lahan terbatas. Pemerintah turut membahas anggaran Huntap yang saat ini ditetapkan Rp60 juta per unit. Suharyanto menyebut angkanya sudah sangat minimal.
“Rp60 juta sudah mepet Bapak Presiden, sudah sangat minim. Nanti si penerima bisa menambah dengan uangnya sendiri,” kata dia.
Prabowo menilai perlunya penyesuaian anggaran seiring kenaikan harga bahan bangunan.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya,” ucap Presiden.
