Korban Terus Berjatuhan, Pemerintah Harus Ubah Strategi di Papua

30 Mar 2022, 10:34 WIB

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Konflik bersenjata di Papua memasuki tahun 2022 belum juga berakhir. Terbaru dua prajurit TNI Angkatan Laut gugur pada Sabtu, 26 Maret 2022, akibat diserang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Bahkan, ketika melakukan serangan, anggota KKB menggunakan senjata pelontar granat atau GLM.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menilai kejadian penyerangan yang dilakukan anggota KKB sangat memprihatinkan. Apalagi frekuensi serangan anggota KKB semakin meningkat dalam tiga bulan terakhir.

"Mereka bahkan menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan peningkatan kemampuan tempur anggota KKB. Artinya, selama ini upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif," ungkap Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (30/3/2022).

Maka, Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Ia mendorong agar ada pendekatan baru untuk menuntaskan konflik di Bumi Cendrawasih.

"Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang. Penanganan konflik di Papua dengan anggota KKB tentu tidak sama dengan cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh atau teroris oleh anggota Densus Antiteror 88," tutur dia.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua sehingga bisa mencegah jatuhnya korban?

1. Anggota Komisi I wanti-wanti penanganan konflik di Papua tak bisa dibebankan ke Panglima TNI semata

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Lebih lanjut, Sukamta menilai untuk menuntaskan konflik di Papua butuh kebijakan yang komprehensif dan tuntas. Konflik ini tidak bisa dibebankan ke Panglima TNI semata.

"Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan yang jelas," ujarnya.

Selama ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggunakan strategi operasi teritorial di Papua. Artinya, militer tidak lagi berada di garda terdepan. Prajurit TNI fokus kepada pendekatan humanis terhadap warga Papua.

Namun, strategi itu dinilai kurang efektif. Dalam catatan Sukamta, sepanjang 2022, sudah ada lima prajurit TNI dan delapan warga sipil yang meninggal.

"Setinggi-tingginya Panglima TNI, kalau mau buat keputusan itu harus menyeluruh. Presiden perlu turun tangan langsung. Apa kita mau dalam kondisi seperti ini terus-menerus?" tanyanya lagi.

2. Pemerintah terlihat setengah hati mencari solusi bagi Papua

Personel TNI Angkatan Darat evakuasi guru dan warga dari Distrik Kiwirok ke Jayapura, Papua (Dokumentasi TNI AD)

Anggota DPR dari daerah pemilihan Yogyakarta itu juga melihat pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian di Papua. Ia tak menampik bahwa pembangunan infrastruktur di Papua terlihat jor-joran.

Tetapi, isu lainnya seperti otonomi khusus, penyelesaian kasus HAM berat terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.

"Persoalan di Papua ini sudah terlalu lama. Seharusnya, pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius dan tuntas supaya persoalan di Papua bisa segera diselesaikan. Jangan hanya asyik urus pemindahan ibu kota negara," kata Sukamta.

Alih-alih fokus memindahkan ibu kota, sesuai dengan tujuan konstitusi, maka memberikan perlindungan terhadap warga negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya menjadi prioritas utama.

Sementara, menurut informasi dari TNI Angkatan Laut, senjata pelontar granat dan amunisinya diperoleh dengan cara merampas dari Satgas Yonif 700 dari Makassar dan Satgas Yonif 330 yang bertugas di perbatasan Papua Nugini dengan Papua.

3. TNI tidak akan tambah pasukan usai dua prajurit TNI AL gugur

Dua prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur ketika bertugas di Papua Lettu Mar (Anumerta) Muhammad Iqbal dan Praka Mar (Anumerta) Wilson Anderson Here (www.instagram.com/@tni_angkatan_laut)

Sementara, usai dua prajurit TNI AL gugur, TNI memutuskan tidak akan menambah pasukan ke Kabupaten Nduga, Papua. Panglima Kodam XVII/Cendrawasi, Mayjen TNI Muji Angkasa, mengatakan pasukan di Kabupaten Nduga jumlahnya sudah cukup.

"Kita tidak ada penambahan personel di daerah tersebut karena di situ sudah ada personel baik dari satgas batalion penugasan dan Kodim," ujar Muji kepada media di Timika pada Selasa, 29 Maret 2022.

Ia pun memastikan kondisi di Kabupaten Nduga dan Kenyam sudah berangsur-angsur pulih.