Panglima Andika Larang Semua Prajurit TNI Jadi Pengaman Proyek
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menginstruksikan jajarannya agar tidak terlibat mengamankan proyek apapun, kecuali mendapat perintah langsung dari panglima kodam (Pangdam). Hal ini untuk menghindari serangan dari kelompok bersenjata (KKB). Apalagi prajurit TNI dan anggota Polri memang jadi sasaran serangan anggota KKB.
"Semua harus bertindak secara disiplin dan hati-hati serta tidak sembarangan," ungkap Andika seperti dikutip dari akun YouTubenya, Selasa (22/3/2022).
Ia juga mengingatkan agar setiap komandan kodim (Dandim) di semua wilayah, termasuk Papua Barat agar selalu siaga dalam bertugas. Jajaran di tingkat bawah diminta Panglima TNI agar tidak main-main.
"Mereka semua secara bersamaan harus selalu siap di mana pun juga," kata dia.
Pernyataan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu disampaikan ke publik usai menemukan adanya kebohongan dari peristiwa gugurnya tiga prajurit di Distrik Gome, Papua.
Andika membongkar bahwa komandan kompi di daerah tersebut ternyata tidak jujur ketika melaporkan ke atasannya. Komandan kompi menyebut, tiga prajurit TNI tengah melakukan patroli keamanan ketika terlibat kontak senjata dengan anggota KKB.
Belakangan, Andika mengetahui tiga prajurit TNI itu jadi sasaran anggota KKB di saat tengah mengamankan proyek galian pasir. Apakah keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan proyek tertentu sesuai dengan UU TNI?
1. TNI wajib mendukung keamanan proyek pemerintah tanpa ada biaya tambahan
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai prajurit TNI sah-sah saja memberikan pengamanan bagi proyek strategis pemerintah, seperti keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua. Jenderal Andika yang terlihat ikut dalam rapat, mewakili negara untuk melindungi kepentingan pemerintah di perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
"Tetapi, dalam hal ini (memberikan pengamanan bagi proyek galian pasir) sifatnya transaksional. Mereka ditugaskan di sana karena tahu akan ada imbalan berupa bayaran. Itu yang menjadi masalah," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Selasa (22/3/2022).
Ia menambahkan, Andika merasa kesal dan dibohongi karena komandan kompi tidak menyampaikan secara jujur bahwa tiga prajurit TNI dikerahkan ke area tertentu untuk melindungi proyek galian pasir di Papua. Belakangan, diketahui pula bahwa tidak ada instruksi untuk memberikan perlindungan bagi proyek itu.
Maka, Fahmi pun mendorong agar dibuat ketentuan soal boleh atau tidaknya prajurit TNI memberikan pengawalan dan keamanan bagi proyek-proyek khususnya di daerah rawan. Supaya aturan mainnya jelas dan tak ada lagi penyelewengan.
"Jangan sampai kebijakan itu hanya sesaat dan lisan saja, lalu setelah ini kembali ke kebiasaan lama. Sehingga, kebijakan ini perlu dibuat tertulis yang jelas dan tegas, agar bisa menjadi acuan bagi panglima selanjutnya," kata dia.
Fahmi menambahkan, idealnya untuk pengawalan keamanan proyek pemerintah tak lagi dibutuhkan biaya tambahan. Sebab, TNI dianggap unsur pendukung untuk menyukseskan proyek tersebut.
2. Andika ungkap adanya kebohongan dalam serangan di Distrik Gome bagian dari perwujudan programnya di TNI
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, Andika mengungkap praktik kebohongan dalam serangan di Distrik Gome, merupakan bagian dari caranya mewujudkan program sebagai Panglima TNI ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
"Hal-hal semacam bahwa TNI akan mematuhi dan bertindak sesuai aturan hukum , itu kan memang bagian dari program prioritas dia di DPR kemarin," kata dia.
Apalagi masa Andika menjabat hanya satu tahun. Pada Desember mendatang ia sudah masuk masa pensiun.
"Ya, boleh dong dia membereskan hal-hal yang memang sudah seharusnya dibereskan dan tak perlu waktu lama. Hal-hal semacam ini lebih masuk akal untuk dibereskan, ketimbang berjanji akan menuntaskan konflik di Papua," tutur Fahmi.
3. Andika minta komandan kompi diproses hukum karena diduga berbohong
Usai terungkap fakta itu, Jenderal Andika memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI dan Polisi Militer TNI AD memproses hukum komandan kompi Pos Ramil Gome, Puncak, Papua. Ia menegaskan, proses hukum itu sekaligus menjadi pelajaran bagi mereka yang bertugas di Papua.
"Jadi, saya ingin ada proses hukum terhadap danpos (komandan pos) ini atau komandan kompi. Jadi, dituntaskan supaya ada pembelajaran juga," kata dia.
Andika tak menyangka bila komandan kompi tidak matang dalam mempertimbangkan aspek keamanan. Sebab, hal tersebut kemudian berdampak kepada melayangnya nyawa tiga prajurit TNI. Ia mencurigai ada faktor uang keamanan di balik peristiwa itu.
"Karena kita di sini semuanya memikirkan dukungan. Kemudian bagaimana melindungi anggota, di sana ternyata begini-begini saja rupanya, maksudnya pertimbangan pendek sekali,” katanya.
"Hanya soal 'oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ', (tapi) dikorbankan semuanya,” tutur dia.
