Bogor, IDN Times - Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, mengungkapkan Kota Bogor telah menyiapkan dua tempat potensial untuk mendidik anak bermasalah di barak militer.
"Lembaga pendidikan di sini ada Pusdiksi, ada juga satuan tempur, karena mereka memiliki fasilitas, khususnya barak, yang memungkinkan adalah Yonif 315 di Gunung Batu," ujarnya saat ditemui IDN Times di Kodim 0606 Kota Bogor, Jumat (9/5/2025).
Letkol Dwi Agung menegaskan bahwa istilah anak nakal masih perlu diperjelas. Ia menyebutkan dalam perundang-undangan yang ada adalah klasifikasi seperti "anak berhadapan dengan hukum" atau "anak yang melanggar aturan."
Oleh karena itu, kata Agung, telah ada rapat terbatas dengan Forkopimda Kota Bogor pada Selasa (6/5/2025) untuk mendiskusikan usulan dan merumuskan anggaran, termasuk kriteria anak nakal yang dimaksud untuk masuk ke barak militer.
Pendidikan di barak militer yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini adalah anak-anak yang berinisiatif atau diserahkan orang tuanya sendiri karena sudah tidak sanggup mendidik.
"Jadi kita juga tidak serta-merta anak ini dicomot, dididik, tidak. Contohnya ketika kita mengajak sebuah sekolah, atau beberapa sekolah untuk mengirimkan anak didiknya melaksanakan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan, atau bela negara. Saya yakin yang mereka kirim 100 persen bukan anak nakal," ujar Agung.
"Nah harusnya yang laporan. (Orang tua pasrah, tidak bisa lagi mendidik), betul. Persentasenya kan kecil," imbuhnya.
Agung menyebut, bahwa dalam rapat terbatas mengemuka juga tentang anggaran pendidikan di barak militer bagi siswa "nakal" di Kota Bogor.
Di antaranya adalah melalui anggaran cadangan seperti untuk bencana alam yang bersifat ketika diperlukan bisa digunakan dari Pemerintah Kota Bogor. Atau skema bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Ini anggarannya masih belum tahu. Ada usulan seperti anggaran bencana. Tapi tidak tahu juga apakah ada dari Provinsi Jawa Barat," kata dia.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyatakan dukungannya terhadap program ini, namun meminta arahan yang lebih jelas dari Pemprov Jawa Barat.
“Anak nakal itu gondrong misal, atau main game 12 jam, atau bawa celurit? Mana silakan kriterianya apa,” ujarnya.
Ia juga meminta penjelasan soal keberlanjutan pendidikan formal seperti agama, matematika, dan IPS dalam program ini.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa siswa akan tetap mendapatkan pelajaran seperti di sekolah asalnya.
"Tetap belajar seperti di sekolah. Nanti ada ruang kelasnya, ada guru dari sekolah asal untuk berkunjung," ucapnya.
Program ini mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025, dengan beberapa daerah di Jabar, termasuk Kota Bogor, sudah menyatakan kesiapan.