KPAI: Pesantren Ramah Anak Sulit Diterapkan karena Faktor Kemandirian

KPAI menilai perlindungan bagi santri di lingkungan pesantren memerlukan keterlibatan nyata dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

“KPAI sudah berkali-kali ketika ke daerah pasti koordinasi dengan pemda, kemenag, dinas terkait untuk juga dapat memberikan perhatian kepada pesantren, terutama dalam rangka menghadirkan perlindungan bagi santri di lingkungan pesantren,” kata Aris.

Namun, KPAI menegaskan perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah, khususnya dinas perizinan bangunan, dalam pengawasan pra dan pelaksanaan pembangunan di pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan, sebagai layanan publik, menurut KPAI, semestinya memiliki kekuatan bangunan yang lebih kokoh dibandingkan bangunan pribadi.

Selain itu, KPAI mendorong agar pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dokumen standar konstruksi dipermudah serta dijamin bebas dari pungutan liar.

“Sehingga masyarakat pengelola pendidikan tidak ragu atau malas mengurus perizinan bangunan,” kata Aris.

Dia menilai, lemahnya pengawasan dan birokrasi berbelit sering kali menjadi penyebab utama terjadinya insiden bangunan roboh.

“Kejadian-kejadian roboh bangunan mestinya tidak terjadi kalau masing-masing pihak terkait menjalankan tanggung dan kewajiban,” ujarnya..