Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis catatan pelanggaran hak anak di Gedung KPAI, Jakarta, Selasa (18/2). Hasilnya terdapat 4.369 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2019.
Ketua KPAI, Susanto, mengungkapkan dari 4.360 kasus tersebut 2.430 kasus merupakan hasil pengawasan dan 1.939 kasus pengaduan yang melaporkan ke KPAI. "Jumlah kasus pelanggaran anak pada 2019 turun 5 persen dibanding 2018 yang berjumlah 4.885," terangnya.
Susanto menjabarkan kasus pelanggaran hak anak yang paling dominan di 2019 yakni kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebesar 1.251 kasus, anak dalam bidang keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 896 kasus, kemudian kasus pelanggaran hak anak terkait pornografi dan cyber crime sebesar 653 kasus, dan 344 kasus dengan kesehatan dan napza.
"Meski turun namun yang dalam kurun waktu beberapa tahun ini empat kasus tersebut jumlah kasus tidak bergeser," terangnya.
Susanto menjelaskan pada UU tersebut ditetapkan batas usia perkawinan baik laki-laku maupun perempuan adalah 19 tahun
Sedangkan capaian pengawasan lanjutnya, sesuai pasal 76 Uu 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sepanjang 2019, di antara KPAI telah menerbitkan UU 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Susanto mengatakan pada UU tersebut ditetapkan batas usia perkawinan baik laki-laku maupun perempuan adalah 19 tahun.
"Artinya perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun," imbuh Susanto.
Capaian KPAI juga peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin, lalu Penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang pencegahan Kekerasan pada Anak.
"Djarum juga telah berkomitmen tidak mengenakan brand image Djarum pada kaus dan atribut yang dikenakan pada anak peserta audisi," imbuhnya
Susanto menegaskan berdasarkan catatan dan dinamika kasus di 2019 maka KPAI merekomendasikan beberapa hal, pertama Presiden telah menunjukkan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas perlindungan anak.
Hal ini bisa dilihat dari instruksi Presiden pada kementerian lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas anak seperti pencegahan perkawinan usia anak, perlindungan anak dari kekerasan, pencegahan stunting, dan pekerja anak.
"Kami juga meminta agar pemerintah dan DPR menyusun peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan, kemudian meminta aparat penegak hukum untuk melakukan optimalisasi penegakan hukum pada kasus Tindak Perdagangan Orang dan Eksploitasi anak," ucapnya.