KPK Bantah Novel Baswedan 'Orang' dari Partai Gerindra

01 Apr 2019, 23:30 WIB

(Penyidik senior KPK Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penyidik senior mereka, Novel Baswedan terkait dengan partai politik tertentu. Jawaban tegas itu untuk menepis keterangan tertulis yang disampaikan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane pada Senin (1/4).

Di dalam keterangan tertulisnya Neta menilai lembaga antirasuah dan Polri perlu bertindak terhadap isu yang menyebut Novel adalah orang dari Partai Gerindra. Narasi itu mulai berkembang usai jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade memberi bocoran apabila Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden, maka Novel atau Bambang Widjojanto akan menduduki kursi sebagai Jaksa Agung.

Petinggi Partai Gerindra, Fadli Zon turut membenarkan kepada media Novel sudah lama dekat dengan mantan Danjen Kopasus itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono malah menyebut Novel sebagai 'orang kita' yang artinya ia merupakan salah satu kader Partai Gerindra.

Namun, apa kata lembaga antirasuah?

"KPK memastikan dari unsur pimpinan hingga pegawai tidak akan terkait politik praktis mana pun," kata Febri malam ini di gedung KPK.

Mantan aktivis antikorupsi itu juga memiliki pesan khusus kepada publik khususnya di era kampanye jelang pemilu. Apa pesan tersebut?

1. KPK minta jangan tarik lembaga antikorupsi itu ke ranah politik

(Aksi Pegawai KPK) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Juru bicara KPK, Febri Diansyah meminta agar institusi tempatnya bekerja tidak malah ditarik-tarik ke ranah ke isu politik praktis, sebab hal tersebut malah bisa merugikan upaya pemberantasan rasuah yang tengah dilakukan oleh KPK.

"Lagipula, Novel sudah menyatakan secara jelas bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Febri malam ini.

Ia justru menyayangkan fokus publik malah teralihkan dari poin utamanya yakni soal belum ditemukannya pelaku penyiram air keras terhadap Novel. Polri juga belum berhasil mengungkap kasus teror lainnya termasuk teror bom yang menimpa kediaman dua pimpinan mereka Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

2. Novel Baswedan nilai keterangan tertulis itu sebagai fitnah

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Sementara, ketika dikonfirmasi, Novel membantah isi keterangan tertulis dari Neta S. Pane. Bahkan, menurutnya, pernyataan tersebut dinilai sebagai fitnah.

"Ini fitnah apa lagi?," tanya Novel pada Senin (1/4).

Ia mengaku sudah tahu soal isu tersebut dan keterangan tertulis itu disebar luaskan ke grup komunikasi anggota kepolisian. Novel justru merasa janggal, di saat ia mengkritik kinerja Polri yang tak mampu mengungkap teror air keras yang menimpanya dua tahun lalu ia dituding sebagai salah satu kader Partai Gerindra.

"Saya merasa lucu saja sih. Karena saya kan juga protes terhadap sikap diam Presiden dan tidak mau membentuk TGPF atas serangan yang menimpa orang-orang di KPK, lalu saya dinilai politisi Gerindra," kata Novel lagi.

3. Prabowo Subianto disebut Novel sebagai salah satu sosok yang peduli terhadap kasusnya

IDN Times/Fitria Madia

Namun, Novel tidak membantah apabila ia mengenal Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia menyebut ada begitu banyak orang yang berempati kepadanya saat disiram air keras. Salah satu yang berempati adalah Prabowo.

"Kalau karena itu kemudian saya dikatakan dekat, saya bisa juga. Artinya, saya juga dekat dengan semua orang yang berempati dengan saya," kata Novel.

Tetapi, menurutnya apabila Prabowo berkomitmen untuk menuntaskan kasus teror air keras yang hampir merenggut indera penglihatannya, menurut Novel itu bukan bentuk kedekatan.

"Kalau indikatornya itu, menurut saya itu bukan dekat, tapi lebih ke kepedulian," tutur dia lagi.

4. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Polri mendata penyidiknya di KPK yang terindikasi menjadi 'orang' Partai Gerindra

(Memperingati 700 hari teror terhadap Novel Baswedan dengan aksi diam) ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Hal lain yang dituntut oleh IPW yakni meminta kepada Polri untuk mendata penyidik kepolisian yang ditugaskan di KPK dan masuk ke dalam barisan Partai Gerindra. Pendataan dan klarifikasi itu menjadi sangat penting karena menyangkut independensi lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

"KPK tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi politik di tahun 2019 ini," kata Neta.

Apalagi, menurut dia, KPK rawan diperalat untuk mengkriminalisasi lawan politik menggunakan isu korupsi. Namun, di sisi lain, Neta turut mengingatkan agar terus mendukung Bangsa Indonesia memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan polisi, kejaksaan maupun KPK.

Bagaimana pendapat kalian, guys?