KPK: Jangan Minta Novel Baswedan Buktikan Teror Penyiraman Air Keras

Meliala pada Selasa kemarin kembali mendatangi kantor Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Kapolda Idham Azis sekaligus mendengar pemaparan perkembangan kasus Novel. Menurut Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia itu, Polri membantah tidak serius menangani kasus Novel. Mereka memilih membantah dengan menunjukkan data perkembangan penyidikan kasusnya.

"Mengapa toh hasilnya tidak terlalu bagus, karena itu diakibatkan belum tuntasnya pemberian keterangan. Itu kemudian yang disayangkan oleh pihak kepolisian. Andai saja semua pihak mau bekerja sama dan membantu polisi, ya memang belum tentu akan terungkap siapa pelaku penyerangannya. Polisi pun mengaku memang belum bisa bekerja maksimal, karena belum cukupnya keterangan dari si korban," kata Meliala yang dihubungi IDN Times melalui telepon pada Rabu (14/02). 

Ia juga menyebut publik tidak bisa menyatakan polisi tidak serius hanya karena mereka bisa menuntaskan penyidikan bahkan menangkap terduga pelaku teroris. Sebab, dua kasus itu berbeda. 

Meliala mengakui memang mendapat sekitar 1.500 laporan melalui hotline yang dibuka polisi terkait insiden teror terhadap Novel yang terjadi pada (11/04/2017). Tapi, data tersebut hanya berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Ribuan data itu sudah disisir oleh kepolisian. Selain bukti di lapangan, polisi juga meminta keterangan ke-68 orang. 

"Jadi, sudah habis semua bukti di TKP. Nah, yang sekarang dibutuhkan polisi adalah data-data lain yang berada di luar TKP. Sementara, ribuan data yang masuk melalui telepon tidak memberikan informasi di luar TKP," tutur dia.

Lantaran semua informasi sudah disisir oleh pihak kepolisian, maka mereka berharap bisa mendapat petunjuk terbaru dari Novel Baswedan. Sebab, sebelumnya sempat beredar rumor kalau ia diserang karena diduga tengah menangani kasus di KPK atau ada motif politik. 

"Nah, rumor seperti itu datanya dari mana. Tolong polisi dibantu dengan informasi mengenai hal tersebut. Diharapkan informasi itu datang dari korban, tentu bukan dalam konteks Novel melihat pelakunya, tapi ia pasti tahu siapa pelaku penyerangnya karena ada kasus yang tengah ia sidik, misalnya atau ada orang yang tengah ia kejar lalu memanfaatkan posisinya untuk menakuti Novel. Ini yang sebenarnya ingin diperoleh dari Novel," kata dia.

Itu sebabnya, polisi berencana untuk meminta keterangan kembali ke penyidik berusia 40 tahun tersebut. Menurut Meliala, hal itu wajar dilakukan dan dibolehkan dalan hukum acara pidana. Meliala menyebut, ada beberapa informasi yang ingin dikonfirmasi ulang polisi ke Novel. 

Dalam pertemuan dengan Idham, Polri membantah ada beberapa persepsi publik dalam penyidikan kasus Novel Baswedan. Salah satunya, mengenai adanya keterlibatan jenderal polisi di dalam teror terhadap Novel. 

Meliala justru mengajak publik cukup fokus saja ke proses penyidikan sehingga pelaku bahkan otak teror Novel bisa tertangkap. 

"Keliatannya polisi memiliki petunjuk baru yang ingin mereka konfirmasi ke Novel. Petunjuk ini bisa jadi diperoleh dari ribuan telepon yang masuk itu atau dari sumber polisi sendiri," katanya.

Meliala tidak membantah penyidik sudah pernah meminta keterangan kepada Novel tahun 2017 di kantor KBRI. Namun, isinya terbatas hanya sekitar tiga lembar.  

"Padahal, kalau yang namanya korban, biasanya justru ingin lebih banyak bercerita dan berkali-kali. Namun, Novel justru tertutup. Jadi, dari BAP dan sikap Novel, saya mendapat kesan yang bersangkutan tidak kooperatif," kata dia. 

Juru bicara KPK Febri Diansyah justru mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan Meliala. Pasalnya, Novel sudah menjadi korban teror penyiraman air keras yang terjadi pada April 2017. Apalagi ia sudah selama 10 bulan menjalani rawat jalan di Singapura dan terpisah dari keluarga.

"Jangan sampai kemudian korban yang malah diberikan beban untuk membuat pembuktian. Kalau ada pihak yang seolah-olah mengatakan Novel yang menjadi penghalang dari pengungkapan perkara itu, itu kekeliruan yang mendasar," kata Febri pada Selasa (13/02) di Gedung KPK. 

Menurut mantan aktivis anti korupsi dari ICW itu, dengan membebankan pekerjaan untuk membuktikan teror, justru sama saja polisi melemparkan tanggung jawab pada korban. 

"Novel tidak mungkin tahu siapa yang menyiramnya, karena sebelum ia bisa mengetahui itu matanya sudah disiram pada Selasa subuh tahun lalu. Jadi, bagaimana mungkin bertanya pada orang yang menjadi korban penyiraman," tutur dia.