KPK: Khalid Basalamah Saksi Fakta, Diduga Haji Pakai Kuota Bermasalah

11 Sep 2025, 13:21 WIB

Aryodamar

Ustaz Khalid Basalamah (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Rombongan Ustaz Khalid Basalamah tak tahu berangkat pakai kuota haji khusus
Ustaz Khalid merasa jadi korban
Kasus ini diduga rugikan negara Rp1 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pendakwah Ustaz Khalid Zeed Abdullah atau Khalid Basalamah diperiksa sebagai saksi fakta dalam dugaan korupsi penentuan kuota dan pelaksanaan haji di Kementerian Agama.

Pemilik Uhud Tour itu diduga bersama rombongannya berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan kuota haji khusus bermasalah.

"Terkait pemeriksaan saudara KB, kami memeriksa yang bersangkutan itu sebagai saksi fakta," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip pada Kamis (11/9/2025).

1. Rombongan Ustaz Khalid Basalamah tak tahu berangkat pakai kuota haji khusus

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu (IDN Times/Aryodamar)

Asep menjelaskan, rombongan tersebut tadinya akan berangkat menggunakan visa furoda yang kuotanya berdasarkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Namun, mereka menggunakan kuota haji khusus yang pembagiannya bermasalah dan kasusnya sedang ditangani penyidik.

Asep menjelaskan, para jemaah tak mengetahui hal tersebut.

"Sehingga kemudian disampaikanlah bahwa, oh, saya merasa dibohongi gitu. Mau berangkat dengan pesanan haji furoda tapi ternyata menggunakan kuota haji khusus yang tadi asalnya 20.000 itu digunakan salah satunya untuk rombongan ustaz KB ini dengan rombongan yang lain," jelas Asep.

2. Ustaz Khalid merasa jadi korban

Ustaz Khalid Basalamah (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Khalid Basamalah mengakui berangkat dengan ratusan jemaahnya menggunakan kuota haji khusus meski bisa berangkat dengan visa haji furoda. Hal itu ia ungkapkan usai diperiksa KPK.

Khalid mengaku mengalihkan keberangkatan dengan menggunakan kuota haji khusus setelah mendapat tawaran dari Ibnu Masud yang merupakan Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata.

“Seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini sehingga, akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya di Muhibbah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ,” kata Khalid pada Selasa, 9 September 2025.

“Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibbah punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi, posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Masud. Kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini,” sambung Khalid.

Khalid mengaku tak tahu kuota haji khusus ini bermasalah dan kasusnya ditangani KPK.

“Bahasanya Ibnu Masud kepada kami, PT Muhibah (dapat) kuota tambahan 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari Kemenag kami terima gitu dan saya terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah,” ujarnya.

3. Kasus ini diduga rugikan negara Rp1 triliun

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Diketahui, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan setelah Presiden RI ketujuh Joko "Jokowi" Widodo bertemu dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, 92 persennya untuk kuota haji reguler.

Indonesia mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan. Seharusnya, 18.400 kuota untuk jemaah haji reguler dan sisanya untuk haji khusus.

Namun, yang terjadi justru pembagiannya dibagi menjadi 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 15 Januari 2024

KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) kasus ini. Namun, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan perhitungan sementara internal KPK, diduga kasus ini merugikan negara Rp1 triliun. Namun, hitungan ini belum melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan