KPK Sebut Kebijakan Mensos Risma Selamatkan Uang Negara Rp10,5 T

18 Agu 2021, 18:04 WIB

Mensos Tri Rismaharini (Dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini agar data penerima bantuan sosial diintegrasikan. Sebab, data Kementerian Sosial punya tiga versi data penerima bansos yang berpotensi tak akurat.

Kemudian, Risma melaporkan pada KPK pihaknya telah mengintegrasikan dan memverifikasi data penerima Bansos COVID-19 dan telah diperbarui sesuai usulan pemerintah daerah. Hasilnya, dari 193 juta data penerima kini hanya 139 juta yang lolos verifikasi.

"Kita yakin ini jauh lebih baik dibanding 193 juta (data yang belum diperbaiki). Nah ini kita hitung sekitar 52 juta (data yang ditidurkan) dengan kebijakan Ibu Menteri (Tri Rismaharini) tidak diberikan. Kalau satu data biasa diberikan Rp200 ribu kita estimasi Rp10,5 triliun itu selamat uang negara," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Rabu (18/8/2021).

1. Kementerian Sosial tidurkan 52,5 juta data ganda

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Dok. Kemensos)

Pahala mengatakan bahwa Risma akhirnya menidurkan 52,5 juta data penerima bansos yang dinilai ganda dan bermasalah. Menurutnya hal itu berhasil tak membuat rugi karena memberi jatah bansos ke orang yang sama.

"Kita enggak tahu ini (pemilik data yang ditidurkan) orangnya ada atau enggak," ujar Pahala.

2. KPK bakal terus pantau pemberian Bansos COVID-19

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (Dok. Humas KPK)

KPK memastikan bakal terus memantau pemberian bansos COVID-19 untuk masyarakat. Selain itu, KPK juga akan membantu Kementerian Sosial mengenai penyaluran bansos apabila diperlukan supaya lebih baik lagi.

"Ini kita apresiasi dan ke depan kita dampingi karena awal dari ketidaktepatan pemberian adalah data," katanya.

3. KPK juga beri masukan pemberian bantuan sosial dari lembaga lain

xxx

Kementerian Sosial bukan satu-satunya kementerian atau lembaga yang mendapat masukan dari KPK mengenai bantuan sosial untuk warga. Pahala mengatakan bahwa KPK juga membantu Bantuan subsidi upah Kementerian Tenaga Kerja dengan BPJS-TK, subsidi listrik PLN, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kementerian Koperasi dan UKM.