Polemik Data Ganda Bansos COVID-19 Antara Anies dan Risma
Jakarta, IDN Times - Distribusi bantuan sosial atau bansos COVID-19 di DKI Jakarta, baik berupa Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) belakangan menuai polemik. Hal ini terjadi karena masalah data.
Dari jumlah 1.007.379 keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta, sebanyak 99.743 KK belum bisa mendapat bantuan. Apa masalahnya? Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan ada potensi duplikasi data dengan penerima bansos beras dari Kementerian Sosial.
Sedangkan, data tersebut sedang dilakukan pemadanan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dari sinilah polemik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma dimulai.
1. Anies bersurat pada Risma soal pemadanan data
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lesari, mengatakan Anies Baswedan sudah sempat bersurat kepada Risma untuk menegaskan masalah data yang beririsan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kemensos.
"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima, sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di top up kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," kata Premi dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
2. Risma mengaku belum tahu soal surat yang dimaksud Anies
Sementara, Risma mengaku belum mengetahui soal surat yang dilayangkan Anies terkait data bantuan sosial tersebut.
"Saya gak tahu surat yang dimaksud dari Jakarta," kata Risma dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Walau belum mengetahui isi surat itu, Risma mengizinkan Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi data daftar penerima bansos. Sebab, hal tersebut sudah diatur undang-undang.
"Saya mengembalikan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, tentang data untuk fakir miskin bahwa data penerima berasal dari daerah," kata Risma.
3. Risma buka komunikasi dengan Anies
Menanggapi hal ini, mantan Wali Kota Surabaya tersebut mempersilakan Anies berkomunikasi dengannya mengenai data penerima Bansos Tunai (BST). Dia mengatakan Kemensos tak pernah menutupi data yang ada.
"Saya gak tahu persis samanya di mana? Silakan komunikasikan dengan kami, insyaallah tak ada yang kami tutupi," ujar Risma.
4. Wagub DKI sebut data ganda masih tersisa 5 persen
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belakangan mengatakan polemik ini masih berusaha diselesaikan. Saat ini, tersisa 5 persen data ganda yang masih dalam proses verifikasi.
"Memang terjadi data ganda, dan itu sedang dipadankan. Insyaallah dalam beberapa waktu selesai. Itu kan datanya kecil, kurang lebih 5 persen," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Agustus 2021.
Riza mengatakan perbedaan data ini tak akan menjadi masalah dan sedang dalam proses penyelesaian, karena semua yang berhak akan mendapatkan bantuan sosial.
"Ini sedang diselesaikan sebaik mungkin, insyaallah tidak ada masalah, semua yang berhak kami yakin mendapatkan bantuan sosial tunai dan bantuan beras," kata dia.
5. Ada dua jalur pendistribusian bansos di DKI
Pemadanan data ini jadi alasan uang BST belum sepenuhnya disalurkan pada penerima. Hal ini juga masih berimbas pada pendistribusian bansos beras 10 kilogram.
Perbedaan data terjadi karena bantuan tunai maupun nontunai yang ada di Jakarta berasal dari dua sumber, pertama dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial yang dananya berasal dari APBN, serta disalurkan dari PT Pos Indonesia.
Sumber bansos kedua berasal dari Pemprov DKI Jakarta yang dananya bersumber dari dana APBD DKI, kemudian disalurkan dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI.
