KPK Tahan 2 Tersangka Penyuap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Pagawak

Karyoto menjelaskan bahwa kedua tersangka merupakan kontraktor yang ingin mendapat beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mambermo Tengah. Untuk memenuhi keinginannya, mereka dan tersangka Marten Tobing yang juga berprofesi sebagai kontraktor, mendekati Ricky Pagawak.

"Diduga ada penawaran dari SP, JPP, dan MT pada RHP yang antara lain akan memberikan sejumlah uang apabilan RJP bersedia langsung memenangkan dalam pengerjaan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah," jelas Karyoto.

Ricky Pagawak disebut bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan ketiganya. Politikus Partai Demokrat itu memerintahkan  pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek-proyek beranggaran besar pada mereka.

"JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp217,7 Miliar,
diantaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar.

"Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 Miliar," sambungnya.

Setelah memberikan paket pekerjaan pada ketiga kontraktor itu, Ricky mendapat uang yang dijanjikan padanya. Uang itu diduga diterima Ricky melalui beberapa orang kepercayaannya.

"Adapun besaran uang yang diberikan oleh para tersangka dimaksud kepada pada RHP selaku Bupati sekitar Rp24,5 Miliar," ujar Karyoto.

"Terkait jabatannya, RHP diduga juga menerima uang dari beberapa pihak lainnya, yang jumlahnya masih terus kami dalami pada proses penyidikan ini," sambungnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka. Selain Ricky, Simon, dan Jusieandra, KPK juga menetapkan Marten sebagai tersangka. Marten belum ditahan KPK, sementara Ricky masih buron.

Tersangka SP dan JPP ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Keduanya mulai ditahan hari ini hingga 27 September 2022.

Simon, Marten, dan Jusieandra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Ricky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.