KPK Tetapkan 8 Tersangka OTT, Termasuk 4 Pejabat Kementerian PUPR
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan 8 orang tersangka usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Empat di antaranya adalah pejabat di Kementerian PUPR.
Mereka diketahui Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (Kepala Satuan Kerja Sistem Pengadaan Air Minum Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen) SPAM Lampung, Meina Waro Kustinah (PPK SPAM Katulampa), Teuku Moch Nazar (Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat), dan Donny Sofyan Arifin (PPK SPAM Toba 1). Sementara, empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Keempatnya yakni Budi Suharto (Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo), Lily Sundarsih (Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo), Irene Irma (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa) dan Yuliana Enganita Dibaya (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa).
KPK mengaku sangat geram terhadap korupsi yang dilakukan di Kementerian PUPR. Sebab, suap yang diterima oleh pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan penyediaan air minum di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini terkait penyediaan air minum di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika memberikan keterangan pers pada Minggu dini hari (30/12) di gedung lembaga antirasuah.
Lalu, bagaimana peranan masing-masing pejabat di Kementerian PUPR ini?
1. Empat pejabat Kementerian PUPR diduga mengatur lelang terkait proyek pengadaan air minum di beberapa daerah, termasuk di Palu
Menurut keterangan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, empat tersangka dari Kementerian PUPR diduga mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum tahun anggaran 2017-2019 di beberapa daerah yakni Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.
Berikut pemaparan fee untuk masing-masing pejabat dan proyeknya:
A. Anggiat Partunggal Nahot Simaremare
- Rp350 juta dan US$5.000 untuk pembangunan SPAM Lampung
- Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan Jawa Timur
B. Meina Woro Kustinah
Rp1,42 miliar dan SGD$22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa
C. Teuku Moch Nazar
Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu
D. Donny Sofyan Arifin
Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1