KPK Wanti-wanti Mensos Pengadaan Sekolah Rakyat Rawan Korupsi

08 Mei 2026, 16:09 WIB

Dini Suciatiningrum

KPK Wanti-wanti Mensos Pengadaan Sekolah Rakyat Rawan Korupsi

Menteri sosial Syaifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo usai audiensi di Gedung KPK Jumat (8/5/2026). (Dok. Kemensos)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

KPK mengingatkan potensi korupsi dalam program Sekolah Rakyat, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa, serta mengapresiasi langkah Kemensos yang proaktif berkonsultasi untuk pencegahan dini.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya koordinasi dengan Mensos Saifullah Yusuf agar pelaksanaan program pemerintah bebas dari penyimpangan dan risiko korupsi dapat terdeteksi sejak awal.
Kemensos melalui Gus Ipul menyatakan konsultasi dengan KPK bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa menjelang tahun anggaran 2026 demi menjaga integritas program strategis nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

8 Mei 2026

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk membahas pencegahan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. KPK memberikan masukan mengenai titik rawan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.

tahun anggaran 2026

Kementerian Sosial melakukan konsultasi dengan KPK guna memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa menjelang pelaksanaan pengadaan tahun anggaran 2026, terutama terkait program Sekolah Rakyat.

kini

KPK tetap membuka ruang pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam program Sekolah Rakyat dan Kemensos berkomitmen menjaga agar program strategis pemerintah bebas dari praktik korupsi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
KPK memberikan peringatan mengenai potensi korupsi dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.
Who?
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama jajaran Kemensos melakukan koordinasi pencegahan korupsi.
Where?
Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
When?
Kegiatan koordinasi dilakukan pada Jumat, 8 Mei 2026.
Why?
Peringatan disampaikan untuk mencegah penyimpangan sejak dini dalam pelaksanaan program pemerintah agar pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan bebas korupsi.
How?
KPK memberikan masukan terkait titik rawan korupsi serta membuka ruang pengawasan lanjutan, sementara Kemensos berkonsultasi guna memperkuat tata kelola pengadaan menjelang tahun anggaran 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

KPK bilang ke Pak Menteri Sosial supaya hati-hati waktu bikin Sekolah Rakyat, biar gak ada orang curang ambil uang. Pak Ibnu dari KPK ketemu Pak Gus Ipul buat ngomongin cara jaga program itu. Mereka mau kerja sama supaya semua berjalan jujur dan bersih. Sekarang mereka masih cek dan awasi terus.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Koordinasi antara KPK dan Kementerian Sosial dalam membahas potensi risiko korupsi pada program Sekolah Rakyat menunjukkan semangat transparansi dan pencegahan dini yang kuat. Langkah proaktif Kemensos untuk berkonsultasi serta keterbukaan KPK dalam memberikan masukan mencerminkan komitmen bersama menjaga integritas program pemerintah agar berjalan lebih akuntabel dan bersih dari penyimpangan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa. KPK mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang proaktif berkonsultasi untuk mencegah korupsi sejak dini.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan, koordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilakukan agar risiko penyimpangan dalam program pemerintah bisa dideteksi lebih awal.

“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil, beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

1. Koordinasi pencegahan korupsi

Menteri sosial Syaifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo usai audiensi di Gedung KPK Jumat (8/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ibnu mengatakan, pertemuan dengan Menteri Sosial dan jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” ujar dia.

2. Pelaksanaan program pemerintah harus bebas korupsi

Menteri sosial Syaifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo usai audiensi di Gedung KPK Jumat (8/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Menurut Ibnu, KPK mendukung program-program strategis pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, KPK turut memberikan masukan terkait titik-titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” kata Ibnu.

3. KPK akan tetap lakukan pengawasan

Mensos Syaifullah Yusuf di KPK, Jumat (8/5/2026)/ (IDN Times / Dini Suciatiningrum)

Dia mengatakan, KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Namun apabila ada suatu penyelewengan silahkan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka,” ujar Ibnu.

4. Konsultasi untuk penguatan pengadaan barang dan jasa di Kemensos

Menteri sosial Syaifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo usai audiensi di Gedung KPK Jumat (8/5/2026). (Dok. Kemensos)

Di tempat yang sama, Gus Ipul mengatakan, konsultasi dengan KPK dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama jelang pengadaan tahun anggaran 2026.

“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata dia.

Dia mengatakan, Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.