Jakarta, IDN Times - Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, angkat bicara soal adanya usulan agar ambang batas bagi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 diturunkan.
Dewa mengatakan, pihaknya tidak bisa mengubah persyaratan ambang batas tersebut, karena telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pilkada.
Selama Undang-undang tersebut masih berlaku, lanjut dia, maka syarat ambang batas yang dipakai tetap seperti yang diatur dalam UU No 10/2016 itu.
"Kalau dalam konteks Pilkada 2020, ketentuannya diatur dalam Pasal 40 UU No 10 Tahun 2016. Jika undang-undangnya tidak dilakukan perubahan, maka KPU tidak bisa mengubah syarat ambang batas Pilkada 2020. Sebab, jangan sampai nanti KPU dinyatakan melanggar undang-undang," kata Dewa dikutip dari ANTARA, Selasa (4/8/2020).
Ia menjelaskan, dalam Undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, telah diatur bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah, dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
"Jadi tentu KPU berpegangan pada undang-undang, mungkin dilakukan perubahan jika undang-undangnya diubah," ujar Dewa.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan, agar ambang batas pencalonan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) diturunkan, untuk menghadirkan banyak calon yang dapat dipilih masyarakat.
"Kita malah yang inisiator dari awal-awal. Artinya, dengan diturunkannya ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah, akan makin membuka peluang kepada para kandidat calon bupati, wali kota, dan gubernur," kata Guspardi.
Guspardi tidak menyebutkan secara pasti penurunan angka ambang batas pencalonan kepada daerah di pilkada itu, namun persyaratan 20 persen yang disebutkan dalam UU Pilkada dinilainya terlalu berat, sehingga memunculkan potensi seorang kandidat "borong" dukungan.
Menurut dia, kalau praktik "borong" dukungan itu tetap dilakukan, maka ada potensi munculnya seorang kandidat akan melawan kotak kosong dan itu tidak baik bagi pendidikan politik di Indonesia.