KPU Dorong DPR Revisi UU Pemilu untuk DOB Papua Selesai Akhir 2022

02 Agu 2022, 16:59 WIB

Gedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mengatakan pihaknya berharap revisi Undang-Undang Pemilu bisa dilakukan sebelum akhir 2022, untuk memastikan payung hukum pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Hasyim mengatakan hal itu diperlukan supaya pihaknya bisa memastikan jalannya kegiatan elektoral di tiga daerah otonomi baru Papua.

Perlu diketahui, Indonesia segera memiliki tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pembentukan tiga provinsi itu merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua yang belum lama ini disahkan DPR menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU DOB Papua tersebut diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun sudah meneken tiga aturan pembentukan provinsi baru di Papua. Adapun dasar hukum pembentukan ketiga provinsi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No 14 Tahun 2022, UU No 15 Tahun 2022, dan UU No 16 Tahun 2022. Ketiga payung hukum tersebut diteken Jokowi pada 25 Juli 2022.

1. Perlu payung hukum tegas untuk atur pemilu di tiga DOB Papua

Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/5/2022). (dok. Biro Pers Setpres)

Hasyim mengatakan pihaknya memerlukan payung hukum yang tegas untuk mengatur keberlangsungan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru di Papua.

Menurut timeline tahapan Pemilu 2024, penataan daerah pemilihan (Dapil) dilakukan mulai Oktober 2022 sampai Februari 2023. Sementara, pencalonan legislatif dilakukan pada Mei 2023.

Sehingga dengan demikian, kata Hasyim, payung hukum aturan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru Papua perlu dibuat dan disahkan paling lambat akhir tahun ini.

“Sehingga harapan kami, akhir tahun ini Desember, itu sudah ada keputusan tentang bagaimana format atau bagaimana substansi materi perubahan undang-undang pemilu,” kata Hasyim di KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

“Supaya nanti bisa diakomodir dalam penyusunan penataan dapil dalam durasi Oktober 2022 sampai Februari 2023. Nanti kalau sudah ada dapilnya, masuk pencalonan Mei 2023 sudah siap,” sambung dia.

2. KPU bakal diskusi dengan DPR

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat. (IDNTimes/Melani Putri)

Hasyim juga mengaku bakal mendiskusikan lebih lanjut terkait pembentukan payung hukum pelaksanaan pemilu di tiga provinsi baru di Papua. KPU bakal berdiskusi lebih lanjut dengan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang.

“KPU nanti akan membicarakan lebih lanjut dengan para pembentuk undang-undang tentang bagaimana konsekuensi elektoral, sehubungan dengan dibentuknya DOB Papua, dengan mekanisme revisi perubahan undang-undang atau apapun,” ucapnya.

3. Anggota DPR minta pemerintah segera cairkan dana pemilu KPU

Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus (www.dpr.go.id)

Sementara, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran KPU untuk Pemilu 2024 sebesar Rp4,4 triliun. Guspardi mengatakan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 membutuhkan anggaran yang memadai.

Sebagai informasi, dari anggaran KPU untuk 2022 senilai Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp3,6 triliun.

“Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,4 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah,” kata Guspardi.

Guspardi mengatakan pemerintah perlu segera mencairkan kebutuhan keuangan untuk KPU, agar bisa menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi, menurutnya, tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

“Dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022, kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual juga tahapan lainnya,” kata Guspardi.