Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tercatat punya KTP Jakarta tapi tinggal di luar daerah.
Komisioner dan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menegaskan penonaktifan tersebut tak akan mengganggu gelaran Pilkada DKI Jakarta 2024.
Dody menuturkan, penonaktifan NIK warga yang sudah tidak tinggal di Jakarta itu juga tidak akan mempengaruhi hak pilih masyarakat Jakarta.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta itu juga diyakini tak akan mempersulit warga menggunakan hak pilih. Sebaliknya, justru akan memperbaiki administrasi kependudukan.
"Pada prinsipnya kami meyakini itu tidak mempersulit warga untuk menggunakan hak pilih. Justru, merapikan administrasi kependudukan," ucapnya saat ditemui di Kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Dody menegaskan, selama NIK warga yang bersangkutan tidak dicoret, mereka tetap mendapatkan hak pilih.
Sementara, warga yang masih berdomisili di Jakarta tapi terdampak penonaktifan NIK masih bisa mengajukan penangguhan penonaktifan.
Terkait bagaimana mekanisme hal tersebut, KPU DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
"Dinonaktifkan ini kan ada dua ya. Apa benar-benar dia sudah pindah domisili, maka yang bersangkutan akan pindah KTP, keluar DKI, berarti kan tidak lagi menjadi pemilih DKI. Lalu kalau yang bersangkutan ternyata masih aktif dan dia mengajukan penangguhan penonaktifan, dia bisa aktif kembali," tegasnya.
Kebijakan Pemprov DKI ini dilakukan untuk mengatur dan memastikan NIK hanya diberikan kepada warga yang secara aktif berdomisili di wilayah Jakarta, mengurangi jumlah golongan putih atau golput dalam Pilkada 2024 dan membantu memperbaiki administrasi kependudukan serta memastikan keakuratan data penduduk.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan, pihaknya telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada April 2024.
"Saat ini untuk yang meninggal kami sudah masukkan totalnya hampir sekitar 40 ribu. Rumah tangga yang sudah tidak ada hampir 9 ribu. Ini semua sudah di Kemendagri, yang meninggal sudah dinonaktifkan, yang permukiman rumah tangga beralih fungsi jadi fasilitas sosial umum, tidak ada masih proses," ujar dia.
Budi memastikan, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal. Petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga sebelum menonaktifkan NIK.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.