KSAD ke Perwira TNI AD: Gak Usah Takut, Komisi I DPR Tak Berpengaruh!

14 Sep 2022, 20:50 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Papua (Dokumentasi Kodam XVIII Kasuari Papua)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, meminta semua perwira tinggi di TNI AD tak perlu takut kepada Komisi I DPR.

Dudung menggarisbawahi, salah satu anggota Komisi I DPR yang tak perlu ditakuti adalah Effendi Simbolon.

Hal itu merupakan dampak dari kritik yang disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut saat rapat kerja pada 5 September 2022 lalu di Gedung DPR Senayan.

Saat itu, selain mengkritik adanya hubungan tak harmonis antara Panglima TNI dengan KSAD, Effendi juga menyentil kelakuan personel TNI yang mirip gerombolan. Bahkan, kelakuannya dinilai melebihi ormas.

Akibatnya, Dudung pun tersinggung. Ia merasa kritik yang disampaikan oleh Effendi berlebihan. Dudung lantas melakukan rapat secara virtual dengan perwira tinggi TNI AD.

Dalam rapat tersebut, ia meminta agar perwira tinggi TNI AD ikut menyatakan protes secara terbuka kepada Effendi.

"Jadi, saya sampaikan, tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Gak usah takut kita! Kalian tidak usah takut, karena tidak berpengaruh. Komisi I tidak berpengaruh," ujar Dudung dalam video rapat virtual yang diduga bocor ke publik pada Rabu (14/9/2022).

Selama ini, Komisi I menjadi mitra dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI, termasuk TNI Angkatan Darat (AD). Lalu, apa komentar anggota Komisi I terkait pernyataan Dudung di rapat virtual itu?

1. Anggota Komisi I menyerahkan ke Presiden untuk menegur KSAD

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyarankan agar persoalan tersebut diserahkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Serahkan kepada Presiden saja. Kan yang membina atau menegur Presiden," ujar Sukamta kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu.

Jokowi melantik Dudung sebagai KSAD pada 17 November 2021 lalu. Upacara pelantikannya dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Di sisi lain, Anggota Komisi I lainnya dari fraksi Partai Golkar, Bobby Rizaldi, mengatakan, Dudung kerap membuat polemik. Bobby mengamati hal tersebut sejak sebelum Dudung naik pangkat menjadi jenderal dan menjabat KSAD.

"Ya, Pak Dudung kadang-kadang sering bikin heboh karena pilihan kata-katanya dalam komunikasi publik kurang bijak. Mulai dari Pangdam Jaya, sering memberikan rilis publik yang memancing polemik," kata Bobby kepada media pada 9 September 2022 lalu.

2. KSAD Dudung perintahkan prajurit TNI AD untuk nyatakan protes kepada Effendi Simbolon

Anggota komisi DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon ketika berbicara di DPR (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Di dalam video berisi rapat yang diduga bocor itu, Dudung sempat terdengar memberikan instruksi kepada para perwira tinggi di TNI AD agar ikut bergerak memprotes pernyataan Effendi. Bahkan, Dudung menyarankan agar perwira TNI ikut mengerahkan organisasi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI).

"Silakan kalian bergerak, berdayakan itu FKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. Masif, lakukan! Gak usah ada yang takut. Kalau kalian takut akan dicopot segala macam, maka saya yang akan tanggung jawab," kata Dudung.

Ia mendorong agar para perwira tinggi tidak perlu takut untuk menyuarakan protes terhadap Effendi lantaran khawatir bakal dicopot dari jabatan dan pangkatnya. Para perwira di TNI AD, kata Dudung, bisa belajar dari dirinya.

"Pangkat dan jabatan yang mengatur itu Gusti Allah, bukan siapapun. Jadi, gak usah takut," kata dia.

3. TNI AD bantah pernah keluarkan instruksi buat video protes terhadap Effendi Simbolon

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 14 September 2020 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sementara, melalui Kepala Dinas Penerangan, Brigjen Hamim Tohari, TNI AD membantah video protes yang disampaikan oleh para prajurit karena ada instruksi dari KSAD Jenderal Dudung.

"Saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut,” ujar Hamim saat dihubungi Selasa, (13/9/2022).

Ia menduga, hal itu dilakukan para prajurit sebagai reaksi spontan mereka atas pernyataan Effendi Simbolon yang dinilai merendahkan TNI sebagai sebuah institusi. Jika benar ada video protes, Hamim menilai hal itu sah-sah saja dilakukan. Terlebih saat ini siapapun dapat menyampaikan apapun yang dirasakannya ke sejumlah platform media sosial.

"Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan," ucap dia.