KSAD Maruli: Jumlah Pasukan TNI yang Dikirim ke Gaza Sesuai Kebutuhan

13 Feb 2026, 08:28 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ketika menghadiri acara sarasehan Badan SAR. (Dokumentasi TNI AD)

Intinya sih...

Fokus TNI di Gaza pada bidang medis dan teknik
Personel TNI yang dikirim sudah berpengalaman dalam misi perdamaian
Akademisi UI ingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam mandat PBB

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, jumlah pengiriman personel TNI ke Gaza sudah sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pasukan yang dikirim berkisar 5.000 hingga 8.000. Tetapi, Maruli menggarisbawahi belum ada kepastian mengenai jumlah personel TNI yang dikirim untuk misi perdamaian di Gaza.

"Itu tergantung kebutuhan karena itu kan hasil rapat bersama, hasil diskusi harus bagaimana, gabungan dari beberapa negara, kita berperan di mana. Saya kira itu hasil rapat (di antara pemimpin negara)," ujar Maruli di Gedung SAR, Jakarta Pusat pada Kamis (12/2/2026).

Jenderal bintang empat itu merespons masukan dari pimpinan komisi I DPR agar jumlah pasukan TNI yang dikirim ke Gaza tak perlu mencapai angka puluhan ribu personel. Itu karena luas Gaza lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta.

Ia menambahkan, masih menunggu hasil rapat soal sejauh mana keterlibatan personel TNI dalam misi di Gaza, termasuk kapan pasukan TNI mulai dikirimkan.

1. Fokus TNI dalam mizi Gaza di bidang medis dan teknik

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Maruli telah membocorkan personel TNI sudah mulai berlatih untuk misi perdamaian di Gaza. Prajurit TNI, kata Maruli, akan fokus kepada peran medis dan teknik di Gaza. Indonesia jadi negara pertama yang mengungkap jumlah pasukan yang dikirim ke Gaza berkisar 5.000 hingga 8.000 orang.

Rencana pengerahan pasukan merupakan tindak lanjut bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang diumumkan pada bulan lalu.

“Kami sudah mulai melatih orang-orang yang berpotensi menjadi penjaga perdamaian. Jadi kami menyiapkan satuan teknik dan kesehatan,” ujar jenderal bintang empat itu.

2. Personel TNI yang dikirim sudah berpengalaman dalam misi perdamaian

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bantah penjarahan di rumah pejabat dibiarkan. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara itu, Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita mengatakan, pengiriman pasukan TNI ke Gaza tinggal menunggu komando dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini belum ditentukan berapa jumlah personel TNI yang akan dikirim ke Gaza. Penentuan pengiriman pasukan akan ditentukan pada akhir bulan ini.

"Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan ini akan diputuskan berapa personel TNI yang akan berkontribusi (di bawah mandat BoP)," ujar Tandyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Dia mengatakan, personel TNI yang akan diberangkatkan ke Gaza memiliki pengalaman pernah ditugaskan ke misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu misi perdamaian di mana Indonesia aktif terlibat, yakni di Lebanon lewat UNIFIL.

"Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana. Satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kami rekrut. Mereka mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana walaupun itu di wilayah Lebanon," kata dia.

3. Akademisi UI ingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam mandat PBB

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (IDN Times/Irfan Fathurrohman)

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengingatkan pengiriman pasukan ke Gaza harus dalam kerangka PBB sehingga membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

"Mandat dari PBB ini penting mengingat Board of Peace (BoP) versi Presiden Trump berada di luar kerangka PBB," kata Hikmahanto di dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Hikmahanto juga meminta pemerintahan Prabowo untuk memastikan jaminan keamanan bagi personel TNI. Sebab, hingga saat ini militer Israel masih melakukan serangan ke Palestina.

"Jadi, harus sudah ada jaminan bahwa pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel," kata dia.

Sebab, ujar dia, bila personel TNI ikut diserang militer Israel, maka dikhawatirkan militer Indonesia ikut larut dalam perang melawan Israel. Kemudian, poin yang perlu diperjelas soal biaya pengiriman pasukan. Hikmahanto berharap pemerintah turut menjelaskan sumber anggaran untuk pengiriman personel militer ke Gaza.

"Bila pasukan dikirim dalam kerangka PBB, maka anggaran ditanggung oleh PBB. Bila dalam kerangka BoP, maka bisa jadi anggaran (pengiriman pasukan) akan ditanggung oleh Indonesia sendiri," kata dia.

Biaya ini berbeda dari dana yang juga harus dikeluarkan oleh Indonesia bila ingin menjadi anggota permanen di BoP. Berdasarkan Piagam BoP, besaran iuran yang harus dibayarkan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp16,7 triliun.