Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan, pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda). Ia membantah memberikan instruksi langsung pembubaran itu.
Maruli mengatakan, pemda menilai acara nobar Pesta Babi berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat.
"Ya, itu... itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Maruli mengatakan, pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut. Ia pun membantah pembubaran nobar film tersebut menunjukkan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan arahan pemerintah pusat. Menurutnya, pemutaran film itu berlangsung di sejumlah lokasi.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujar Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).