Belum Lulus Sensor, TNI Imbau Warga Cerdas Sikapi Film Pesta Babi
- TNI melalui Kodam XVII/Cendrawasih menegaskan film dokumenter 'Pesta Babi' belum lulus sensor LSF dan mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi konten yang berpotensi memicu distorsi informasi.
- Kodam XVII/Cendrawasih akan terus memantau situasi keamanan di Papua serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
- Direktur Eksekutif DeJure, Bhatara Ibnu Reza, menilai keterlibatan TNI dalam urusan sensor film menunjukkan ketidakprofesionalan karena dianggap keluar dari tugas pokoknya dan membatasi kebebasan berekspresi publik.
Jakarta, IDN Times - Kodam XVII/Cendrawasih di Papua ikut angkat bicara mengenai penayangan film dokumenter 'Pesta Babi' di puluhan titik di Tanah Air. Mereka minta agar warga bisa lebih cerdas dalam memilah informasi. Menurutnya, film 'Pesta Babi' tak mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai perfilman.
"Film itu belum mengantongi sertifikasi lulus sensor (SLS) dari lembaga sensor film (LSF)," ujar Kepala Dinas Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto di dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Lantaran belum ada sertifikasi resmi dari LSF, maka jadi alasan utama pemutaran film tersebut tak tepat dilakukan di ruang publik. "Maka, kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat," kata Perwira menengah di TNI Angkatan Darat (AD) itu.
Di sisi lain, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua, kata Tri, harus tetap dijaga. Apalagi di tengah program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.
1. Kodam XVII/Cendrawasih khawatir narasi di film Pesta Babi bisa membenturkan masyarakat
Lebih lanjut, Tri mewanti-wanti penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang dapat berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.
"Jangan sampai narasi-narasi sepihak bisa membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," kata Tri.
"Maka, kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal dan konstruktif," imbuhnya.
''Pesta Babi' merupakan dokumenter investigatif karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Dwi Laksono yang menyoroti perampasan tanah adat di Papua Selatan akibat proyek industri. Film ini menggambarkan kontras antara tradisi budaya dan kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan proyek ketahanan pangan.
2. Kodam XVII/Cendrawasih akan terus memantau situasi dan ketertiban umum
Tri mengatakan, Kodam XVII/Cendrawasih masih akan terus memantau situasi untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Maka, aparat turut mengajak tokoh masyarakat, adat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan.
"Kehadiran TNI di Papua tidak hanya fokus pada aspek keamanan. Tetapi, juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Tri.
Prajurit TNI, katanya, selama ini juga aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
3. TNI makin tak profesional karena kini sibuk urus sensor film
Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif DeJure, Bhatara Ibnu Reza, TNI semakin jauh dari tupoksi utamanya lantaran ikut mengurus isu sensor film. Ini menandakan TNI makin tidak profesional karena masuk ke ranah politik.
"Ini kan bukan film komersial. Ini kan film edukatif yang mendidik bagaimana kemudian persinggungan antara kehidupan sosiologis masyarakat Papua dengan soal-soal yang dihadapi sehari-hari dalam hal keamanan. Persinggungan itu menyebabkan terjadinya konflik," ujar Bhatara ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat (15/5/2026).
"Secara realita, film dokumenter tak perlu ada sensor. Sekarang sensor bagaimana yang dimaksud oleh Kapendam? Sejak kapan Kapendam ngurusin sensor film?" imbuhnya.
Realita yang terjadi saat ini menunjukkan Indonesia sudah menuju kembali ke era Orde Baru. Di mana, publik tak bisa menikmati perspektif yang berbeda dan kebenaran.
"Ini kan sistematis. Tentara melarang (pemutaran film) di mana-mana, bahkan berani masuk ke kampus dan memengaruhi kampus," tutur dia.
Namun, sebagian petinggi kampus ikut terpengaruh dengan narasi tersebut sehingga belakangan ikut tak memberikan izin. Padahal, kata Bhatara, film Pesta Babi merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Papua.
"Kekayaan alam di Papua masih terus dirampas hingga saat ini. Tetapi, mereka tak memiliki jaminan konstitusi sebagai WNI," imbuhnya.
