KSAD Persilakan Siapapun Beri Bantuan untuk Sumatra, Tak Perlu Izin

06 Jan 2026, 16:40 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak ketika membuka KSAD Award Kampung Pancasila. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Bantuan dari negara asing dibolehkan asal dikirim oleh LSM
Sebanyak 30 ton beras dari UEA disalurkan oleh Muhammadiyah
Prabowo sebut bodoh bila menolak bantuan untuk penanganan banjir Sumatra

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, pemberian bantuan untuk korban banjir Sumatra tak perlu meminta izin. Bantuan dari manapun, termasuk dari negara asing tetap akan diterima. Bahkan, dia menegaskan, tak pernah menolak bantuan dari negara lain.

"Kalau mau bantu ya bantu saja. Saya juga bantu, bantu aja. Siapa yang nolak? Enggak ada masalah. Kami juga sudah bantu mulai dari beras, mie instan dan hal lainnya," ujar Maruli di markas Satuan Angkutan Air TNI AD di Jakarta Utara, Selasa (6/1/2026).

Meski begitu, Jenderal bintang empat itu mengeluhkan sering kali bendera negara terlihat dipajang dan mencolok di dekat bantuan yang hendak didistribusikan. Pada akhirnya, bantuan itu juga harus didistribusikan oleh para prajurit TNI AD hingga diterima oleh korban banjir Sumatra.

"Padahal, kami sedang kerja keras, tapi tiba-tiba ada orang yang duduk-duduk sambil mengatakan sudah membantu dengan memberikan beras. Kami juga yang diminta untuk mengangkat (bantuan). Barang (bantuan) kami sendiri saja sudah banyak," tutur Maruli.

Sejak awal Maruli mengatakan, jumlah bantuan untuk korban banjir Sumatra berlimpah. Namun, permasalahannya ada di akses.

"Mau gak yang memberikan bantuan itu ikut ngangkut beras naik ke gunung? Pasti gak akan mau," katanya.

1. Bantuan dari negara asing dibolehkan asal dikirim oleh LSM

Petugas mengoperasikan alat berat untuk membersihkan gelondongan kayu di pesantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Minggu (21/12/2025). (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Setelah lebih dari satu bulan Sumatra dihantam banjir, pemerintah pusat akhirnya membolehkan bantuan asing masuk. Namun, ada syarat khusus bagi bantuan internasional bisa diterima, yakni berasal dari lembaga nonpemerintah.

"Bantuan internasional untuk bencana Sumatra bisa masuk. Berdasarkan konfirmasi yang kami lakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Sementara, bantuan government to government belum ada arahan," ujar Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA kepada media, Senin 22 Desember 2025.

Pihak LSM internasional atau sejenisnya dapat memberikan bantuan ke Sumatra pada tahap pemulihan Aceh pascabencana. Tetapi, jenis bantuan yang diberikan harus dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Ia menambahkan, bantuan untuk Sumatra berupa barang atau logistik, harus mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Sementara, terkait program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Pemprov Aceh karena disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen R3P itu akan disusun oleh Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

"Berbagai langkah pemulihan pascabencana terus kami lakukan. Gubernur sendiri mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah-daerah terdampak untuk dapat langsung mengambil langkah strategis dan terpadu terkait penanganan pemulihan pascabencana," tutur dia.

2. Sebanyak 30 ton beras dari UEA disalurkan oleh Muhammadiyah

Wali Kota Medan Rico Waas ketika menerima bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab (UEA). (Dokumentasi Pemkot Medan)

Sementara, bantuan 30 ton beras yang diberikan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan sempat ditolak oleh Pemkot Medan akhirnya tetap diterima. Bantuan beras itu akhirnya dialihkan ke Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan Islam tesebut pun menyatakan kesiapan untuk mendistribusikan bantuan beras tersebut.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara serta mitra kemanusiaan dari UEA. Ia menegaskan, komitmen Muhammadiyah untuk membantu masyarakat terdampak bencana tanpa mempersoalkan status kebencanaan.

"Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situ lah Muhammadiyah bergerak,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Desember 2025.

Haedar menambahkan, prinsip Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit berbicara dan banyak bekerja. Aksi kemanusiaan harus nyata, cepat, dan tepat sasaran.

"Bantuan ini segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan,” katanya.

3. Prabowo sebut bodoh bila menolak bantuan untuk penanganan banjir Sumatra

Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi lokasi pengungsi banjir di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Pernyataan Maruli itu sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika ditanya mengenai bantuan asing untuk membantu penanganan banjir Sumatra. Prabowo mempersilakan siapapun untuk membantu para korban bencana di Sumatra. Ia memastikan bantuan apapun tidak akan ditolak.

"Juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan. Kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapa pun yang mau bantu masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak," ujar Prabowo pada Kamis (1/1/2026) di Aceh Tamiang.

Dia menegaskan, meski bencana Sumatra tak ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah tetap akan serius dalam penanganannya. "Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi, jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan (bersikap) tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung," tutur dia.