KSAD Yakin Prabowo Bakal Jadi Presiden untuk Semua, Tak Cuma Urus TNI
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengaku bangga Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto, adalah mantan jenderal TNI AD. Meski begitu, Maruli menilai, Prabowo akan menjadi pemimpin bagi semua kalangan. Ia yakin Prabowo tidak melulu hanya fokus mengurus isu TNI.
"Saya kira (latar belakang) ketentaraan ini kebanggan kami sekian persen saja, bahwa ada tentara yang bisa memimpin. Kebijakan Beliau kan harus epoleksosbudhankam (ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan). Jadi kami hanya sebagian kecil dari apa yang Beliau harus pikirkan. Kami harus menyadari itu," ujar Maruli ketika berbincang dalam program Ngobrol Seru di kantor IDN Media, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).
Seandainya kebijakan yang diambil menyangkut TNI maka hal tersebut lantaran dianggap prioritas untuk diambil. Kebijakan yang diambil diyakini bukan karena dulu ia membangun karier di TNI AD.
"Jadi, bukan karena 'oh, saya dulu di TNI AD, jadi saya harus support TNI AD. Saya pikir sebagai pemimpin, Beliau harus berpikirnya 'banyak yang jadi prioritas'. Jangan juga kita memiliki pikiran karena dulu Beliau di TNI AD, lalu minta agar support kami dong," katanya.
"Gak bisa begitu. Beliau harus membuat kebijakan merangkul dan balance semua itu," imbuhnya.
Diketahui, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer pada 1970. Sebagian besar waktunya dihabiskan berkarier di Komando Pasukan Khusus hingga menjadi Pangkostrad.
1. Jumlah personel TNI AD masih jauh dari ideal
Lebih lanjut, Maruli mengatakan, saat ini jumlah personel TNI AD di seluruh Indonesia mencapai 360 ribu. Meski begitu, jumlah tersebut masih kurang untuk melindungi seluruh wilayah darat di Tanah Air.
"Jauh (kebutuhannya). Karena masih banyak area-area yang tidak terjangkau kebutuhannya. Masih cukup banyak yang kita perlukan," kata mantan Pangkostrad itu.
Maruli pun mengakui jumlah prajurit TNI AD pada 2024 masih kurang. Itu pun, mayoritas atau 67 persen dari anggaran TNI AD digunakan untuk membayar gaji prajurit.
Mengutip UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, anggaran TNI AD mencapai Rp58 triliun.
"Kalau memang nanti ditambah lagi (anggarannya), lalu digunakan untuk meningkatkan gaji (prajurit) ya sebenarnya gak ada masalah juga. Yang penting bagaimana keputusan strategis ini dipergunakan, apakah orangnya (yang ditambah) atau alutsistanya," tutur dia.