KSP: Pemindahan IKN Tetap Dilanjutkan Usai Pemerintahan Jokowi

13 Mar 2022, 05:30 WIB

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Jakarta, IDN Times - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara akan tetap berlanjut, meski pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo berakhir pada 2024. Hal itu lantaran UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, telah disahkan di DPR dan diteken Jokowi.

"Dengan keberadaan undang-undang itu, menjadi salah satu upaya untuk memastikan keberlanjutannya (proyek pemindahan IKN). Artinya, baik presiden yang sekarang dan yang akan mendatang harus menjalankan undang-undang ini," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP, Wandy Tuturoong, melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/3/2022).

Ia mengakui untuk membangun dan memindahkan IKN akan menghadapi banyak tantangan. Namun, ia mengakui dengan niat yang baik, visi jauh ke depan dan kerja keras dari semua pihak, maka pembangunan IKN Nusantara akan berhasil dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Apalagi kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa yakni menuju Indonesia Maju 2045," kata dia.

Namun, yang menjadi salah satu tantangan besar yakni soal anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), untuk membangun ibu kota dibutuhkan anggaran mencapai Rp446,9 triliun. Sementara, kebutuhan anggaran hingga 2024 mencapai Rp110 triliun.

Namun, Wandy mengatakan, dalam UU IKN juga sudah diatur terkait skema pendanaan dan pengelolaan APBN. "Pengaturan itu untuk memberikan aturan yang jelas bagi proses pembangunan IKN yang dilaksanakan hingga 2045," ujarnya.

Lalu, mengapa pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim sekarang ini? Apalagi saat ini, pandemik COVID-19 masih melanda.

1. Pemerintah ingin mengurangi ketimpangan antara di Jawa dengan luar Jawa

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memimpin rapat kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Istana Negara pada Kamis, 10 Maret 2022 (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Wandy melanjutkan alasan pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di saat masih terjadi pandemik COVID-19, lantaran ini adalah momen yang tepat. Apalagi keputusan pemindahan ibu kota disepakati pemerintah dan DPR.

"Akhirnya, dari kesepakatan itu kita bisa mengatasi ketimpangan di Jawa dan luar Jawa. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi pasca-2024," kata dia.

Jokowi pernah menyebut salah satu ketimpangan yang dirasakan yakni soal padatnya populasi di Indonesia. Mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. PDB ekonomi 58 persen juga terdapat di Jawa," ungkap Jokowi ketika memimpin rapat kelanjutan pembangunan IKN pada 10 Maret 2022.

Meski begitu, faktor sumber anggaran juga menjadi tanda tanya bagi publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diprotes publik lantaran mengatakan pembangunan IKN Nusantara bisa mengambil dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp178 triliun. Padahal, pembangunan ibu kota baru tidak masuk aktivitas pemulihan ekonomi nasional.

2. Calon investor dari Jepang Softbank mundur dari proyek pembangunan IKN

CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sementara, salah satu calon investor potensial yang semula ingin menggelontorkan dana besar yakni Softbank memilih mundur dari proyek pembangunan IKN Nusantara.

Pada 2020, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, pernah menyebut Softbank bakal menggelontorkan dana investasi senilai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.432 triliun. Tetapi, tiba-tiba Softbank memutuskan mundur. Padahal, CEO Softbank Masayoshi Son sudah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai anggota dewan komite pengarah IKN.

Dikutip dari laman Bloomberg, Sabtu (12/3/2022), mundurnya Softbank dari pendanaan proyek IKN disampaikan Luhut ketika diwawancarai pada Rabu, 9 Maret 2022. "Tidak ada lagi cerita mengenai Masayoshi. Dia sudah keluar (dari pendanaan IKN)," ujar Luhut.

Namun, menurut Luhut, Softbank tidak memberikan penjelasan alasan mereka membatalkan pendanaan investasi di IKN Nusantara itu.

3. Komitmen investor asing masih dalam tahap awal

CEO Softbank Masayoshi Son di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, turut menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.

“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumbr pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik kepada media pada Sabtu (12/3/2022).

SofBank mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.

Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.