Softbank Mundur dari Pendanaan Proyek IKN Nusantara, Kenapa?
Jakarta, IDN Times - Di tengah rencana mewujudkan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tiba-tiba calon investor asal Jepang memutuskan mundur dari proyek pendanaan IKN. Calon investor yang dimaksud adalah perusahaan modal ventura, Softbank.
Pada 2020, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, pernah menyebut Softbank bakal menggelontorkan dana investasi senilai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.432 triliun. Tetapi, tiba-tiba Softbank memutuskan mundur. Padahal, CEO Softbank Masayoshi Son sudah ditunjuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai anggota dewan komite pengarah IKN.
Dikutip dari laman Bloomberg, Sabtu (12/3/2022), mundurnya Softbank dari pendanaan proyek IKN disampaikan Luhut ketika diwawancarai pada Rabu, 9 Maret 2022. "Tidak ada lagi cerita mengenai Masayoshi. Dia sudah keluar (dari pendanaan IKN)," ujar Luhut.
Namun, menurut Luhut, Softbank tidak memberikan penjelasan alasan mereka membatalkan pendanaan investasi di IKN Nusantara itu. Lalu, apa komentar Softbank soal mundurnya mereka dari proyek IKN Nusantara? Apa pula respons Satgas IKN mengenai mundurnya Softbank? Apakah akan mengganggu pembangunan IKN?
1. Softbank tetap akan berinvestasi di Indonesia, namun tak ikut danai pembangunan IKN
Juru bicara Softbank Group membenarkan pihaknya membatalkan rencana berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara di Indonesia. Meski demikian, Softbank akan tetap berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan di dalam portofolio Vision Fund.
Bukan kali pertama, Son memutuskan mundur dari proyek besar pemerintah. Pada 2018, Arab Saudi dan Softbank meneken nota kesepahaman (MoU) mengenai proyek pembangunan tenaga surya senilai 200 miliar dolar AS. Itu merupakan proyek terbesar yang disepakati untuk dikerjakan. Namun, pada akhirnya, proyek itu mandek.
2. Luhut mengandalkan investasi asing dari UEA dan Arab Saudi
Kini, Luhut mengandalkan investasi yang diperkirakan bakal dikucurkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Bloomberg melaporkan UEA telah berkomitmen untuk menggelontorkan sekitar 20 miliar dolar AS, untuk mendanai pembangunan tahap awal IKN Nusantara.
Sementara, sebelumnya, melalui akun Instagramnya, Luhut memamerkan fotonya bersama putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Di dalam unggahannya di akun media sosial, Luhut seolah memberi sinyal bahwa Saudi tertarik terlibat dalam proyek IKN Nusantara di Kaltim.
"Saya menceritakan bahwa kami sedang bersiap-siap untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saya juga sampaikan bahwa kami terbuka dengan kerja sama dalam hal energi baru dan terbarukan hingga kerja sama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Satu ucapan sempat terlempar usai pertemuan itu selesai. Putera mahkota menyebut bila Indonesia maju, maka Arab Saudi juga maju," tulis Luhut pada 3 Maret 2022.
Ia menyebut datang ke Saudi pada pekan lalu atas undangan dari MBS langsung. Saat berada di sana, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu juga bertemu dengan Menteri Investasi Saudi, Khalid Al-Falih, dan beberapa CEO perusahaan Saudi untuk membahas realisasi sejumlah rencana investasi di Indonesia.
"Di tengah pertemuan itu, saya sampaikan keinginan saya agar potensi investasi dari pihak Kerajaan Saudi dan peluang investasi Indonesia bisa berjalan beriringan," kata dia.
3. Komitmen investor asing masih dalam tahap awal
Sementara, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, turut menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.
“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumbr pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik kepada media pada Sabtu, (12/3/2022).
SofBank mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.
Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.
